Ironis, Jokowi Minta Dikritik Keras Tapi Jumhur Dan Syahganda 'Diseret' Ke Pengadilan Karena Mengkritik

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat memberikan kritik yang keras terhadap pemerintah tidak sejalan dengan situasi yang terjadi saat ini.

Dua aktivis yang menyampaikan kritik justru saat ini dibawa ke persidangan hanya karena menyampaikan kritik.

"Pernyataan Presiden tidak koheren, karena notabene hari ini rekan kita Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggoan dihadapkan pada pengadilan karena kritik yang menurut saya justru tidak keras," kata aktivis Gerakan Pro Demokrasi Indonesia Andriyanto dalam diskusi virtual "Disuruh Kritik, Tapi Siapkan Buzzer" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/2).

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengatakan, dirinya mengikuti persidangan Jumhur Hidayat yang digelar di PN Jakarta Selatan hari ini dimana hakim memutuskan bahwa penangkapan Jumhur sudah sesuai aturan.

"Ini menunjukkan ucapan Jokowi itu tidak selaras dengan kenyataan di lapangan," ujarnya.

Kondisi saat ini menurut Andriyanto sangat dramatis, bahkan lebih parah dibanding zaman orde baru dimana para aktivis banyak yang dipenjara termasuk dirinya. Kondisi ini menjadi dramatis, karena demokrasi seolah dikelabui dengan berbagai penggiringan opini.

"Kita melihat ada buzzer di zaman pemerintahan ini yang dibiayai sangat besar oleh APBN, bukan sebagai bagian dari struktur pemerintahan dan berbuat sesukanya. Ini jadi sampah demokrasi," pungkasnya.