Bobby Nasution Harus Tuntaskan Banjir, Agar Tak Lagi Jadi 'Investasi Politik' Setiap Pilkada 

Wali Kota Medan Bobby Nasution harus segera mampu mengatasi dan menuntaskan berbagai persoalan yang kerap menjadi isu yang dimunculkan pada kontestasi politik seperti Pilkada.

Salah satu persoalan tersebut yakni mengenai banjir yang masih kerap terjadi di Kota Medan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Aswan Jaya dalam diskusi Social Infinity Meetups dengan tema: "Kolaborasi Medan, Berkah Untuk Siapa?" yang digelar di meja redaksi Kantor Berita Politik RMOLSumut, Jumat (18/3/2022).

"Apakah banjir ini jadi investasi politik? kita berharap apa yang ada sekarang tidak lagi jadi investasi politik kedepan," kata Aswan. 

Aswan menilai, 1 tahun kepemimpinan Bobby Nasution di Kota Medan sudah memiliki berbagai progres untuk mengatasi persoalan yang ada termasuk persoalan banjir. Pemasangan U-ditch pada sejumlah titik banjir yang sedang dalam proses pengerjaan hingga hari ini menurutnya menjadi langkah yang perlu diberi penilaian positif.

"Persoalan banjir masih terjadi kemarin, tentu itu menjadi bagian yang harus terus menjadi evaluasi dalam pengerjaan proyek perbaikan infrastruktur dan drainase. Sudah diperbaiki, namun masih ada banjir, tentu itu jadi titik pemetaan untuk pembenahan selanjutnya," ujar Aswan.

Pada sisi lain kata Aswan, secara politis masih belum adil untuk menyimpulkan apakah Bobby mampu atau tidak mewujudkan tagline mereka yakni Kolaborasi Medan Berkah. Sebab, masa kepemimpinannya masih 1 tahun. Sementara pembenahan internal Pemko Medan juga masih menjadi hal yang harus dilakukan untuk membantunya dalam mewujudkan visi misinya.

"Sehebat apapun pemimpinnya, persoalan yang tidak boleh dinafikan adalah bahwa ia memimpin OPD. Jadi tidak cukup dengan program bagus, tapi juga mengubah mental OPD, dan itu saya kira tidak bisa instan mengingat mental OPD yang selama ini masih terpola dengan cara-cara lama," ungkapnya.

Selain Aswan Jaya, diskusi ini juga menghadirkan pembicara lain dari kalangan pengamat kebijakan publik Dr Bakhrul Khair Amal.