Tim Hukum BPN Bawa 51 Bukti Ke MK, BW: Ditambah Kalau Kurang

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Berdasarkan berkas yang dibawa, BPN menyerahkan sekitar 51 bukti gugatan Pemilu yang diterima oleh Panitera MK, Muhidin.

Namun demikian, BPN yang diwakili Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto enggan merinci bukti apa saja yang dibawa.

"Saya bisa menjelaskan (detail bukti) tapi tidak bisa dijelaskan hari ini," ujarnya di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

"Ada kombinasi dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan saksi ahli. Baru 51," imbuhnya.

Di sisi lain, Panitera Muhidin mengaku akan memverifikasi berkas-berkas yang dibawa tim Prabowo-Sandi. Nantinya ia pun meminta kepada pihak BPN untuk menyerahkan kelengkapan jika dinilia masih kurang berkas.

"Insyaallah kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dan menambahkan apa-apa yang penting yang diperlukan untuk proses mengungkap kebenaran di Mahkamah Konstitusi ini," tandas mantan pimpinan KPK ini. [R]

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Berdasarkan berkas yang dibawa, BPN menyerahkan sekitar 51 bukti gugatan Pemilu yang diterima oleh Panitera MK, Muhidin.

Namun demikian, BPN yang diwakili Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto enggan merinci bukti apa saja yang dibawa.

"Saya bisa menjelaskan (detail bukti) tapi tidak bisa dijelaskan hari ini," ujarnya di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

"Ada kombinasi dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan saksi ahli. Baru 51," imbuhnya.

Di sisi lain, Panitera Muhidin mengaku akan memverifikasi berkas-berkas yang dibawa tim Prabowo-Sandi. Nantinya ia pun meminta kepada pihak BPN untuk menyerahkan kelengkapan jika dinilia masih kurang berkas.

"Insyaallah kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dan menambahkan apa-apa yang penting yang diperlukan untuk proses mengungkap kebenaran di Mahkamah Konstitusi ini," tandas mantan pimpinan KPK ini.