Stop Politik Para Pengkhianat

Barangkali terlalu prematur Aswan Jaya, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan ( PDIP) Sumatera Utara (Sumut) membicarakan Pemilihan Gubernur Sumut, (Pilgubsu) 2024. Aswan sepertinya sedang "cari perhatian" dengan menyebut salah seorang kepala daerah pemilik KTA PDIP sebagai "kader terbaik", yang layak dipertimbangkan sebagai Cagubsu 2024. Jika hanya menjadi kepala daerah dijadikan Aswan sebagai syarat dan ukuran sebagai "kader terbaik", maka banyak kader PDIP, bahkan Ketua DPC PDIP yang saat ini sedang menjabat kepala daerah di Sumut. 

Merujuk proses yang dialami "kader terbaik" PDIP, Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni sebagai Walikota Solo dua periode, lalu jadi Gubernur DKI Jakarta, kurang dari satu periode, hingga jadi Presiden dua periode. Maka justru Nikson Nababan (Bupati Tapanuli Utara), atau Hillarius Duha ( Bupati Nias Selatan) yang  tepat dimajukan pada Pilgubsu 2024. Pengalaman keduanya sama dengan Jokowi, Nikson Nababan dan Hillarius Duha telah menjadi Bupati dua periode. Sementara Zahir (Bupati Batubara), Darma Wijaya ( Bupati Serdang Bedagai), dan Bobby Afif Nasution ( Walikota Medan), baru menjabat satu periode sebagai kepala daerah. 

Fenomena Budiman Sudjatmiko 

Barangkali banyak orang memberi penilaian "buruk" terhadap pilihan dan langkah politik Budiman Sudjatmiko (Budiman) saat ini.  Budiman hijrah dari PRD lalu ke PDIP, kini mendukung Prabowo, lalu dipecat PDIP. Aswan juga sama, migrasi dari PRD ke PPP (versi Djan Farids), lalu hijrah dari PPP untuk menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Sumut. Demikian juga dengan sejumlah orang yang pernah dipecat PDIP, bahkan menjadi lawan politik PDIP, kini menjadi Caleg PDIP. 

Maka tindakan Budiman itu biasa, bukan hal baru, sehingga Budiman tidak layak dihukum, dibully dengan menyebutnya "penghianat". Tangan PDIP juga terbuka menyambut dan menampung para penghianat, baik yang pernah menghianati PDIP sendiri, maupun menghianati partai lainnya. Jauh sebelum para penghianat tersebut masuk PDIP, budiman sudah menjadi "hero". Bahkan sebelum PDIP lahir, Budiman telah bertarung nyawa membela demokrasi, mempertahankan kantor DPP PDI. Hingga Budiman dipenjara karena membela Megawati Soekarnoputri, yang dijadikan simbol perjuangan demokrasi, melawan rezim otoriter orde baru. 

Sayangnya Budiman menyerah, tidak berani bertarung di internal PDIP, hingga akhirnya memilih keluar dan dipecat. Meski kemampuan Budiman jauh melampaui politisi yang lain, namun Budiman tidak memiliki kesabaran revolusioner, mendorong "perubahan" dari dalam. Budiman tidak memiliki "pengikut", hingga akhirnya tidak ada yang berani membelanya. Namun, memukul Budiman tidak menguntungkan bagi PDIP, sebab Budiman bukan "politisi biasa" yang hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Budiman memiliki ide, gagasan, dan program politik yang jelas. Budiman sebagai politisi yang melampaui zamannya. 

Budiman seharusnya bertarung merebut kekuasaan politik lokal, mulai dari Bupati, Gubernur, bukan lari. Budiman seharusnya menduplikasi pengalaman Jokowi yang merupakan teman diskusinya. Proses kepemimpinan Jokowi, telah menjadi "role model" kepemimpinan nasional, mulai dari daerah. Sehingga meski lari, dan dipecat dari PDIP, Budiman seharusnya tidak sekedar menjadi tim sukses Prabowo. Budiman layak menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo. Sebab jika kebutuhan dan kepentingan politik Budiman hanya tim sukses, lalu jika menang di Pilpres ingin jadi menteri, PDIP pasti memberikannya, sebab Budiman pantas dan layak untuk itu. 

Memenangkan  Pileg dan Pilpres 2024 

DPP PDIP seharusnya membuat perintah tegas kepada tiga pilar partai, yakni eksekutif, legislatif, dan struktur partai serta seluruh kader dan petugas partai. Untuk fokus memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 di wilayah masing-masing. Jika ada kepala daerah yang melakukan aksi "show of force" sejatinya diarahkan untuk tugas utama tersebut, bukan untuk diri sendiri. Sebab Pilkada masih jauh, sehingga semua kekuatan saat ini harus diarahkan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. 

Untuk menyikapi dinamika politik saat ini, sebagai kader, kami meminta DPP PDIP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa DPP PDIP tidak perlu menugaskan kader melakukan ajakan memilih (kampanye) di luar jadwal dan tahapan  Pemilu. Ajakan memilih dalam bentuk video, spanduk, baliho, maupun bahan dan alat peraga kampanye lainnya, harus sesuai aturan. PDIP harus menghindari aksi "ajakan memilih", seperti yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka ( Walikota Solo) dan Bobby Afif Nasution ( Walikota Medan), yang akhirnya kini sedang ditangani Bawaslu RI. 

Kedua, bahwa tiga pilar partai dan semua kader, serta petugas partai seharusnya fokus pada tugas memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Sehingga seluruh sumber daya kader, baik relawan, simpatisan, pendukung pribadi, harus diarahkan mendukung dan memenangkan Caleg PDIP dan Capres PDIP, Ganjar Pranowo. 

Ketiga, bahwa kepala daerah harus serius mendukung dan memenangkan seluruh caleg dan capres PDIP, Ganjar Pranowo di Pileg dan Pilpres 2024. Jika ditemukan fakta ada kepala daerah yang mendukung caleg dari partai lain, maka sebaiknya kader tersebut tidak dicalonkan kembali di Pilkada serentak 2024. 

Keempat, bahwa jika kepala daerah tidak fokus dan serius mendukung dan memenangkan Caleg PDIP, dan Capres PDIP Ganjar Pranowo, dan di daaerah yang dipimpinnya Caleg PDIP dan Capres PDIP tidak menang, maka sebaiknya kader tersebut tidak didukung kembali di Pilkada serentak 2024. 

Kelima, bahwa Jokowi harus menjadi role model kepemimpinan nasional PDIP. Maka semua kepala daerah PDIP, khususnya bupati dan walikota harus ikut pola Jokowi yang menjadi Walikota Solo dua periode. Sehingga DPP PDIP diminta untuk membuat aturan tegas agar semua bupati dan walikota (tanpa terkecuali) harus memimpin daerahnya dua periode, baru diusung dan didukung ke tingkat lebih tinggi. Kader yang tidak mengikuti pola Jokowi, tidak perlu diusung dan didukung di Pilkada serentak 2024. 

PDIP akan memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 dengan membangun "Koalisi Besar", yakni Koalisi Bersama Rakyat. Maka upaya untuk membujuk dan merebut hati rakyat harus dilakukan dengan rendah hati, tidak sombong. Bukan dengan uang dan sembako.***

Penulis merupakan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Kader PDIP