Pemerintah Kota Gunungsitoli menyiapkan dana sebesar Rp 1,8 miliar untuk warga yang belum terdata sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dana tersebut menurut Walikota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua digunakan untuk membantu masyarakat tidak mampu namun luput dari pendataan untuk menerima bantuan tunai tersebut. "Saat ini yang menerima BLT dari pemerintah pusat sekitar 9.800. Kita memperkirakan masih ada sekitar 1.000 KK yang layak menerimanya," katanya saat memberikan keterangan pers, Selasa (5/5). Karena itu, dana 1,8 miliar yang mereka sediakan tersebut akan disalurkan untuk mereka 1.000 KK yang luput dari pendataan tersebut. "Kita yakin pasti ada warga yang layak menerima tetapi luput dari pendataan, makanya kita siapkan dana talangan Rp1,8 miliar untuk 1.000 kepala keluarga," ujarnya. Sementara untuk anggaran penanggulangan Covid-19, Pemko Gunungsitoli juga telah menganggarkan dana sebesar Rp 6 miliar. Rinciannya, danapenanganan kesehatan dianggarkan Rp3,47 miliar dan untuk penanganan sosial Rp2,4 miliar sampai Rp2,5 miliar.[R]
Pemerintah Kota Gunungsitoli menyiapkan dana sebesar Rp 1,8 miliar untuk warga yang belum terdata sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dana tersebut menurut Walikota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua digunakan untuk membantu masyarakat tidak mampu namun luput dari pendataan untuk menerima bantuan tunai tersebut. "Saat ini yang menerima BLT dari pemerintah pusat sekitar 9.800. Kita memperkirakan masih ada sekitar 1.000 KK yang layak menerimanya," katanya saat memberikan keterangan pers, Selasa (5/5). Karena itu, dana 1,8 miliar yang mereka sediakan tersebut akan disalurkan untuk mereka 1.000 KK yang luput dari pendataan tersebut. "Kita yakin pasti ada warga yang layak menerima tetapi luput dari pendataan, makanya kita siapkan dana talangan Rp1,8 miliar untuk 1.000 kepala keluarga," ujarnya. Sementara untuk anggaran penanggulangan Covid-19, Pemko Gunungsitoli juga telah menganggarkan dana sebesar Rp 6 miliar. Rinciannya, danapenanganan kesehatan dianggarkan Rp3,47 miliar dan untuk penanganan sosial Rp2,4 miliar sampai Rp2,5 miliar.© Copyright 2024, All Rights Reserved