Pejabat Tinggi Terlibat Gerakan Ambil Paksa Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

Partai Demokrat mensinyalir adanya gerakan politik yang tengah berupaya mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Gerakan itu didalangi lima tokoh termasuk seorang pejabat tinggi di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sinyalemen itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/2). 

“Ini isu serius yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya,” ujar AHY.

AHY menuturkan  dari  kesaksian dan testimoni banyak pihak, pihaknya menemukan indikasi gerakan politik ini melibatkan pula pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi. Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah (presumption of Innocence) dalam permasalahan ini karena itu tadi pagi saya berkirim surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau,” tambah AHY. 

AHY mengatakan, gerakan politik ini bertujuan mengambil alih Partai Demokrat secara inkonstitusional. “Ini pembelajaran bagi kita karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya,” ujar dia.

AHY menjelaskan, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang tentang tentang gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader, mantan kader serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. 

AHY menjelaskan, gabungan dari dari pelaku gerakan ini ada lima orang yang terdiri dari seorang kader Demokrat aktif, seorang kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, seorang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan secara tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, seorang mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.

“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo,” ujar AHY.

AHY mengatakan, DPP Demokrat awalnya tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang ia kembang saat ini dan faktor latar belakangnya. 

“Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana pengambilalihan paksa itu,” ujar AHY.

Laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu maka Demokrat pun melakukan penyelidikan secara mendalam. AHY menyebut, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.

Adapun konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa atau KLB. 

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," ujar AHY. 

Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. 

AHY menambahkan, Demokrat masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat dihormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat. 

“Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokratyang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian,” tandas AHY.