Layanan PDAM Tirtanadi Banyak Disoal, Saatnya Pemko Medan Miliki Perusahaan Air Minum Sendiri

Komisi I DPRD Kota Medan mendorong agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan membentuk perusahaan daerah yang mengurusi kebutuhan air bersih  warga.

Dorongan ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Mulia Syahputra Nasution terkait layanan PDAM Tirtanadi yang kerap memicu persoalan di tengah masyarakat karena kualitas air hingga tarif air yang kerap melonjak dengan alasan perubahan sistem pembacaan rekening pelanggan.

“Pertama, masyarakat sering kali mengeluhkan air PDAM yang mati, kalaupun hidup hanya beberapa jam. Kedua, air yang keluar sering tidak memenuhi standar, beberapa kali air PDAM Tirtanadi yang sampai di kran-kran rumah pelanggan adalah air yang berwarna kecoklatan, kotor dan tidak layak pakai,” ucap Mulia kepada wartawan, Selasa (23/3).

Tak cuma itu, kata Mulia, selain pelanggan di Kota Medan sering tidak mendapatkan air bersih secara maksimal, masyarakat juga harus merasakan kerugian-kerugian dalam bentuk yang lain akibat kurangnya pelayanan dari perusahaan BUMD milik Pemprov Sumut tersebut.

“Misalnya saja yang terjadi baru-baru ini. Tirtanadi membuat kebijakan perubahan sistem penghitungan penggunaan air dari manual ke digital, alhasil terjadi lonjakan tarif, masyarakat pun menjerit dan berbondong-bondong melapor ke Ombudsman (Sumut),” ujarnya.

Dijelaskannya, berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka Pemko Medan sangat layak untuk mendirikan sendiri BUMD yang bergerak dibidang pengelolaan dan penyediaan air minum, yakni PDAM. Saat itu, Pemko Medan dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat Kota Medan.

Lalu setelah itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, maka Pemko Medan sudah dapat memilih atau menetapkan tarif yang dipakai, apakah tarif batas atas atau tarif batas bawah dari tarif yang telah ditetapkan Gubernur.

“Hari ini Kota Medan tidak bisa menentukan tarif karena PDAM Tirtanadi dikelola oleh (Pemerintah) Provinsi, sehingga perlu pengkajian ulang terkait aturan. Apalagi memang sudah seharusnya PDAM Tirtanadi dikelola ke Kabupaten/Kota, karena dari seluruh Indonesia hanya di Sumut lah PDAM yang masih dikelola Provinsi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mulia juga turut mempertanyakan, apa yg menjadi dasar dari Pemerintah Provinsi untuk mempertahankan pengelolaan PDAM Tirtanadi.

“Padahal persoalan selalu timbul tanpa ada solusi, bahkan belakangan masyarakat harus merasakan besarnya tarif pembayaran,” tuturnya.

Mulia pun meyakini, Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution dan Aulia Rachman, mampu mengatasi persoalan ini, termasuk membangun BUMD PDAM milik Pemko Medan sendiri.

“Kita yakin di bawah kepemimpinan mereka (Bobby-Aulia), solusi-solusi seperti ini dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan. Kita melihat mereka sudah mulai melakukan terobosan-terobosan, dan kita yakin jika mendirikan BUMD PDAM bukan lah hal yang mustahil buat mereka. Apalagi bila mengingat hal ini demi kepentingan masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.