Penggratisan Lokasi Parkir Konvensional Rawan Munculkan Percekcokan Dengan Warga

Kebijakan Pemerintah Kota Medan menggratiskan ratusan lokasi parkir konvensional alias yang tidak menggunakan metode pembayaran elektronik (e-parking) diyakini akan menimbulkan masalah.

Sebab, parkir konvensional sudah sangat menjamur di Kota Medan termasuk parkir liar.

Politisi Gerindra, Ikrimah Hamidy mengatakan meskipun kebijakan ini dilakukan untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah dari parkir, namun perlu berbagai analisis agar kebijakan ini benar-benar bisa diterapkan dan tidak memunculkan masalah di tengah masyarakat.

“Ini membuat saya kurang setuju dengan penggratisan ratusan lokasi parkir itu,” kata Ikrimah kepada RMOLSumut, Minggu (7/4).

Ikrimah menyebutkan, esensi pajak dan retribusi daerah bukan berfokus pada sumber dana. Namun, pengaturan dari keberadaan retribusi untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

“Selama ini pemerintah meletakkan petugas di ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi parkir namun dananya menguap tidak masuk ke kas daerah. Ada masalah besar, ada korupsi,” ungkapnya.

Karena itu kata Ikrimah, perlu dilakukan evaluasi yang mendasar agar persoalan parkir ini tidak menjadi bahan pertentangan panjang di tengah masyarakat. Sebab, sengkarut mengenai parkir ini juga masih banyak seperti parkir di lahan pribadi dan lainnya.

“Saya kira perlu evaluasi terhadap kepala dinas perhubungan untuk membongkar dugaan korupsi retribusi parkir selama ini,” pungkasnya.