Jika Reshuffle Menteri Nasdem, Joko Widodo Bakal Dicap Pemimpin Tak Berjiwa Besar dan PDIP Kena Imbas

Meski hak untuk melakukan reshuffle menteri merupakan hak prerogatif seorang Presiden, namun reshuffle tanpa alasan yang jelas dan logika yang terukur akan memunculkan antipati dari masyarakat.

Hal ini disampaikan Pengamat Politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr Bakhrul Khair Amal terkait mencuatnya wacana reshuffle menteri dari Partai Nasdem pasca deklarasi calon presiden yang dilakukan oleh partai besutan Surya Paloh tersebut.

“Presiden Joko Widodo bisa dicap sebagai pemimpin yang tidak berjiwa besar,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOLSumut, Jumat (14/10/2022).

Tidak hanya terimbas kepada Joko Widodo, namun Partai PDI Perjuangan juga akan terimbas jika reshuffle tersebut benar-benar terjadi. Sebab, dalam beberapa waktu belakangan ini PDI Perjuangan merupakan partai yang paling sering menyoroti dan mengkritik Nasdem atas keputusan mereka mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024.

“Hak prerogatif itu memang bisa jadi alasan. Namun masyarakat juga tau jika Presiden Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan yang bagi mereka diistilahkan sebagai petugas partai,” ujarnya.

Dalam persoalan politik kata Bakhrul, apa yang dilakukan oleh Nasdem merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini bahkan tidak dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran kesepakatan politis antar sesama partai politik yang ‘mendudukkan’ Joko Widodo sebagai presiden. Artinya, keputusan mereka untuk mendeklarasikan calon presiden lebih awal dari partai lain tidak dapat disebut sebagai sebuah pelanggaran perjanjian politis.

“Karena Nasdem sesungguhnya sudah menunjukkan kerjasama yang baik mulai dari periode pertama Joko Widodo dan juga periode kedua. Lantas apakah ketika mengumumkan calon presiden mereka itu dianggap sebagai wanprestasi dalam koalisi selama 2 periode?, saya kira tidak tepat,” ungkapnya.

Karena itu, kata Bakhrul sebaiknya wacana yang dikembangkan ke arah isu reshuffle menteri dari Nasdem sebaiknya dihentikan saja. Sebab, hal ini justru akan kontraproduktif dengan upaya untuk mendiskreditkan Nasdem jelang pada Pemilu 2024 mendatang.

“Justru Nasdem bisa mendapat simpati, karena menjadi pihak yang teraniaya karena hal yang secara politis tidak melanggar aturan apapun, justru mereka didepak dari pemerintahan lewat reshuffle,” demikian Bakhrul Khair Amal.