Pandemi covid-19 dan erupsi Sinabung membuat kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Karo semakin terpuruk. Kondisi yang menurut bakal calon bupati Karo, Iwan Depari sangat rawan dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran pada Pilkada 2020 dimana Karo akan menjadi satu diantara 23 daerah yang menggelar pilkada di Sumatera Utara. "Tidak kita pungkiri, covid dan erupsi membuat ekonomi di Karo benar-benar memprihatinkan. Dan ini peluang bagi peserta yang memakai politik uang untuk meraih kemenangan," katanya dalam diskusi "Ancaman Politik Uang: Peluang Korupsi dan Persepsi yang Keliru" yang digelar oleh Jaringan Demokrasi di Indonesia (JaDI) dan Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI), Rabu (19/8). Iwan menjelaskan, secara prinsip dirinya sangat menolak untuk melakukan praktik yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Sebab menurutnya, politik uang hanya akan menyisakan persoalan yang jauh lebih buruk kedepannya. Hal ini jugalah yang membuatnya tidak mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh bacalon lainnya yang menurutnya saat ini sudah 'bergerilya' pada kawasan-kawasan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang masuk dalam kategori terbelakang. "Daerah dengan kategori terbelakan gini ada sekitar 30 persen. Saya dapat informasi tim dari balon lain sudah menyisir lokasi-lokasi ini, sudah buat koordinator kecamatan, koordinator desa. Namun bukan untuk sosialisasi program bakal calon, melainkan untuk keperluan penyaluran uang," ujarnya. Iwan menilai, praktik seperti ini muncul karena tidak adanya kepercayaan diri dari bakal calon tentang visi misinya untuk maju di Pilkada. Hal ini ditambah dengan tidak adanya pembangunan basis massa yang kuat termasuk selama berkuasa. "Bagi saya ini sangat berbahaya, karena menurut saya ini akan semakin menghancurkan masyarakat itu sendiri. Saya ingin merubah cara pandang ini dengan mengedepankan visi misi dan program yang sudah saya susun untuk maju dan itu semua untuk kemajuan dari Kabupaten Karo," pungkasnya.[R]
Pandemi covid-19 dan erupsi Sinabung membuat kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Karo semakin terpuruk. Kondisi yang menurut bakal calon bupati Karo, Iwan Depari sangat rawan dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran pada Pilkada 2020 dimana Karo akan menjadi satu diantara 23 daerah yang menggelar pilkada di Sumatera Utara. "Tidak kita pungkiri, covid dan erupsi membuat ekonomi di Karo benar-benar memprihatinkan. Dan ini peluang bagi peserta yang memakai politik uang untuk meraih kemenangan," katanya dalam diskusi "Ancaman Politik Uang: Peluang Korupsi dan Persepsi yang Keliru" yang digelar oleh Jaringan Demokrasi di Indonesia (JaDI) dan Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI), Rabu (19/8). Iwan menjelaskan, secara prinsip dirinya sangat menolak untuk melakukan praktik yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Sebab menurutnya, politik uang hanya akan menyisakan persoalan yang jauh lebih buruk kedepannya. Hal ini jugalah yang membuatnya tidak mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh bacalon lainnya yang menurutnya saat ini sudah 'bergerilya' pada kawasan-kawasan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang masuk dalam kategori terbelakang. "Daerah dengan kategori terbelakan gini ada sekitar 30 persen. Saya dapat informasi tim dari balon lain sudah menyisir lokasi-lokasi ini, sudah buat koordinator kecamatan, koordinator desa. Namun bukan untuk sosialisasi program bakal calon, melainkan untuk keperluan penyaluran uang," ujarnya. Iwan menilai, praktik seperti ini muncul karena tidak adanya kepercayaan diri dari bakal calon tentang visi misinya untuk maju di Pilkada. Hal ini ditambah dengan tidak adanya pembangunan basis massa yang kuat termasuk selama berkuasa. "Bagi saya ini sangat berbahaya, karena menurut saya ini akan semakin menghancurkan masyarakat itu sendiri. Saya ingin merubah cara pandang ini dengan mengedepankan visi misi dan program yang sudah saya susun untuk maju dan itu semua untuk kemajuan dari Kabupaten Karo," pungkasnya.© Copyright 2024, All Rights Reserved