Hindari Kecemburuan Daerah Lain, Sultan Minta Tiket Kereta Cepat Tidak Disubsidi

Kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjang aktivitas bisnis, perjalanan dinas, higga kegiatan wisata dari dan ke Jakarta. Untuk itu, kereta cepat diharapkan bisa meningkatkan mobilitas para eksekutif dan wisatawan ke Bandung Raya.

Begitu kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin usai menjajal kereta cepat bernama Whoose itu bersama Presiden Joko Widodo dan pejabat lainnya dari stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang Bandung pada Senin (2/10).

"Kecepatan dan kenyamanan maksimal KCIC memberikan kesan kemewahan dan pengalaman perjalanan yang luar biasa,” tuturya kepada wartawan seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/10/2023).

Namun demikian, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu meminta Pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pelayanan pendukung KCIC lainnya. Seperti menyiapkan transportasi penunjang KCIC secara terintegrasi, khususnya di Padalarang hingga Bandung Raya.

"Kami juga mendorong agar pemerintah untuk tidak lagi memberikan tambahan insentif fiskal kepada manajemen KCIC. Baik berupa subsidi tiket maupun suntikan penanaman modal Negara (PMN) lainnya,” tegas Sultan.

Idealnya, sambung Sultan, setiap unit usaha BUMN harus mampu menghidupkan atau membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri secara mandiri. Tambahan insentif fiskal kepada KCIC akan menimbulkan kesan ketidakadilan pembangunan bagi daerah lain. Terutama bagi daerah-daerah di luar Jawa.

“Yang kami ketahui bahwa sejak awal KCIC dibangun dengan skema pembiayaan B to B. Jangan sampai kemewahan KCIC yang terus disupport oleh negara justru menyebabkan kecemburuan dari daerah,” tutupnya.