Demokrat: Covid-19 Urusan Negara, Istana Harus Rangkul Semua Pihak

Pandemi covid-19 yang saat ini tengah menjalar ke Indonesia, sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai tugas dan tanggungjawab Istana. Perlu solidaritas seluruh elemen bangsa untuk sama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapinya. Termasuk peran partai politik. Sehingga, beban pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang terdampak semakin ringan. Demikian diungkapkan pengamat politik Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Rully Akbar, di Jakarta (21/4). "Setiap partai politik harusnya mengambil peran bersama pemerintah untuk melawan covid-19. Dan sebaliknya, pemerintah pun harus menyambut dengan tangan terbuka setiap dukungan yang ada. Tidak perlu membatasi atau melihat muatan di balik dukungan tersebut,” tegas Rully. Dijelaskan, sepanjang meringankan kerja pemerintah dan membantu rakyat yang tengah kesulitan dalam menghadapi wabah penyakit yang berasal dari Tiongkok tersebut, tidak perlu tafsiran yang berlebihan. Apalagi diartikan negatif dan bermuatan politik. Hanya karena langkah-langkah konkret dan dukungan langsung tersebut berasal dari partai politik. “PDIP sebagai partai pendukung pemerintah misalnya, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya untuk terlibat membantu masyarakat. PKS melakukan penggalangan dan pembagian masker serta berkontribusi mendonasikan 50 persen gaji anggota dewannya. Dan yang cukup massif juga dilakukan seluruh jajaran pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat di bawah komando Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” paparnya. Menurut Rully, sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, respons AHY patut diacungi jempol dan tentu akan berdampak positif terhadap partai yang didirikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Dengan instruksi langsung pencanangan “Gerakan Nasional Partai Demokrat Melawan Corona” secara terstruktur sistematis dan massif, jadi langkah awal bagi AHY untuk membuktikan persoalan covid-19 adalah tanggungjawab bersama. Apalagi, kata Rully, sosok muda seperti AHY jauh dari ingar-bingar intrik-intrik politik. Kebiasaan AHY merespons keadaan dengan tanggap dan cepat menunjukkan kelasnya yang cakap dalam berorganisasi. “Menurut pemberitaan kan aksi yang dilaksanakan serentak di 34 propinsi, mulai level ranting, cabang, daerah dan pusat oleh partai yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah pusat ini sebagai unjuk solidaritas. Aksi-aksi nyata seperti ini mestinya menjadi arus pembaruan dalam politik Indonesia. Tidak perlu dipolitisir karena tidak ada bedanya dengan aksi nyata serupa yang juga digalang oleh kelompok masyarakat lainnya yang berasal dari nonparpol,” tandasnya. Lebih lanjut, Rully mengingatkan sebaiknya pemerintah pusat sebagai penanggungjawab utama dalam pengambil kebijakan melawan covid-19 membuka lebar pintu Istana terhadap aksi dukungan, kritik dan saran. Karena covid-19 ini adalah masalah yang dihadapi negara. Tidak lantas menutup diri dan menafikan peran dan uluran tangan elemen bangsa lainnya, seolah-olah hal ini adalah masalah pemerintah.[R]

Pandemi covid-19 yang saat ini tengah menjalar ke Indonesia, sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai tugas dan tanggungjawab Istana. Perlu solidaritas seluruh elemen bangsa untuk sama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapinya. Termasuk peran partai politik. Sehingga, beban pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang terdampak semakin ringan. Demikian diungkapkan pengamat politik Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Rully Akbar, di Jakarta (21/4). "Setiap partai politik harusnya mengambil peran bersama pemerintah untuk melawan covid-19. Dan sebaliknya, pemerintah pun harus menyambut dengan tangan terbuka setiap dukungan yang ada. Tidak perlu membatasi atau melihat muatan di balik dukungan tersebut,” tegas Rully. Dijelaskan, sepanjang meringankan kerja pemerintah dan membantu rakyat yang tengah kesulitan dalam menghadapi wabah penyakit yang berasal dari Tiongkok tersebut, tidak perlu tafsiran yang berlebihan. Apalagi diartikan negatif dan bermuatan politik. Hanya karena langkah-langkah konkret dan dukungan langsung tersebut berasal dari partai politik. “PDIP sebagai partai pendukung pemerintah misalnya, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya untuk terlibat membantu masyarakat. PKS melakukan penggalangan dan pembagian masker serta berkontribusi mendonasikan 50 persen gaji anggota dewannya. Dan yang cukup massif juga dilakukan seluruh jajaran pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat di bawah komando Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” paparnya. Menurut Rully, sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, respons AHY patut diacungi jempol dan tentu akan berdampak positif terhadap partai yang didirikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Dengan instruksi langsung pencanangan “Gerakan Nasional Partai Demokrat Melawan Corona” secara terstruktur sistematis dan massif, jadi langkah awal bagi AHY untuk membuktikan persoalan covid-19 adalah tanggungjawab bersama. Apalagi, kata Rully, sosok muda seperti AHY jauh dari ingar-bingar intrik-intrik politik. Kebiasaan AHY merespons keadaan dengan tanggap dan cepat menunjukkan kelasnya yang cakap dalam berorganisasi. “Menurut pemberitaan kan aksi yang dilaksanakan serentak di 34 propinsi, mulai level ranting, cabang, daerah dan pusat oleh partai yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah pusat ini sebagai unjuk solidaritas. Aksi-aksi nyata seperti ini mestinya menjadi arus pembaruan dalam politik Indonesia. Tidak perlu dipolitisir karena tidak ada bedanya dengan aksi nyata serupa yang juga digalang oleh kelompok masyarakat lainnya yang berasal dari nonparpol,” tandasnya. Lebih lanjut, Rully mengingatkan sebaiknya pemerintah pusat sebagai penanggungjawab utama dalam pengambil kebijakan melawan covid-19 membuka lebar pintu Istana terhadap aksi dukungan, kritik dan saran. Karena covid-19 ini adalah masalah yang dihadapi negara. Tidak lantas menutup diri dan menafikan peran dan uluran tangan elemen bangsa lainnya, seolah-olah hal ini adalah masalah pemerintah.