Yasir Ridho: Dana Perjalanan Dinas Juga Bisa Dialihkan Untuk Penanggulangan Covid 19

Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Yasir Ridho Lubis mengatakan pihaknya sangat mendukung berbagai upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi wabah Covid 19. Salah satunya yakni mengikuti anjuran dari pemerintah pusat untuk mengalihkan sejumlah anggaran infrastruktur untuk penanganan wabah dan dampak sosial yang ditimbulkannya. "Saya mendukung Pemprov Sumut mengalihkan anggaran infrastruktur yang ada dan diganti dengan penanganan covid 19 dan dampak sosialnya," katanya kepada RMOLSumut, Sabtu (11/4). Yasir yang juga Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara ini menjelaskan, tidak hanya dari pengalihan anggaran infrastruktur. Jika pengalihan anggaran tersebut belum mencukupi, sebaiknya Pemprov Sumut juga memikirkan untuk mengalihkan dana perjalanan dinas yang ada. "Jika memang kurang, sebaiknya seluruh dana perjalanan dinas tahun ini pada semua instansi termasuk sekretariat dewan, baiknya digunakan untuk penanggulangan covid 19 dampak sosialnya," ungkapnya. Namun kata Yasir, seluruh kebijakan ini harus dibuat dengan senantiasa memperhatikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, tidak tertutup kemungkinan berbagai kebijakan ini menjadi masalah meskipun tujuannya untuk hal yang baik. "Tentunya tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar semuanya berjalan baik," pungkasnya.[R]

Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Yasir Ridho Lubis mengatakan pihaknya sangat mendukung berbagai upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi wabah Covid 19. Salah satunya yakni mengikuti anjuran dari pemerintah pusat untuk mengalihkan sejumlah anggaran infrastruktur untuk penanganan wabah dan dampak sosial yang ditimbulkannya. "Saya mendukung Pemprov Sumut mengalihkan anggaran infrastruktur yang ada dan diganti dengan penanganan covid 19 dan dampak sosialnya," katanya kepada RMOLSumut, Sabtu (11/4). Yasir yang juga Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara ini menjelaskan, tidak hanya dari pengalihan anggaran infrastruktur. Jika pengalihan anggaran tersebut belum mencukupi, sebaiknya Pemprov Sumut juga memikirkan untuk mengalihkan dana perjalanan dinas yang ada. "Jika memang kurang, sebaiknya seluruh dana perjalanan dinas tahun ini pada semua instansi termasuk sekretariat dewan, baiknya digunakan untuk penanggulangan covid 19 dampak sosialnya," ungkapnya. Namun kata Yasir, seluruh kebijakan ini harus dibuat dengan senantiasa memperhatikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, tidak tertutup kemungkinan berbagai kebijakan ini menjadi masalah meskipun tujuannya untuk hal yang baik. "Tentunya tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar semuanya berjalan baik," pungkasnya.