Wakil Ketua DPRD Medan Terima Berkas Dugaan Guru Bodong Lolos P3K

Dugaan adanya permainan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan guru di Kota Medan kini resmi dilaporkan ke DPRD Kota Medan.

Sejumlah guru honor yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan menyerahkan bukti dugaan tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala di ruang kerjanya, Senin (04/07/2022) siang.

Kepada wartawan, H.Rajudin Sagala sangat menyayangkan niat baik Wali Kota Medan mengangkat harkat dan martabat guru honor dicoreng oleh oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan.

"Dugaan adanya permainan di penerimaan P3K jabatan guru di Kota Medan jelas telah mencoreng nama baik Wali Kota Medan yang sudah memiliki niat baik dalam memperbaiki nasib guru honor di Kota Medan," jelas Rajudin.

Disampaikan politisi PKS Kota Medan ini, Pemerintah Kota Medan harus menindak tegas adanya kecurangan yang dilakukan sejumlah oknum yang terlibat, dugaan guru bodong lolos P3K  kini telah menjadi kegaduhan baru.

"Yang terjadi sekarang, guru honor yang sudah mengabdi belasan tahun sangat tidak terima dengan kecurangan ini. Guru yang sama sekali tidak pernah mengajar tiba-tiba bisa lolos seleksi P3K dan lulus. Padahal dengan program P3K ini seharusnya bisa menyelesaikan persoalan guru honor di Kota Medan," katanya.

Dari berkas yang disampaikan, Rajudin melihat adanya upaya sistematis yang dilakukan sejumlah oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan.

"Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita juga mengharapkan Wali Kota Medan bisa menindaklanjuti persoalan ini," harapnya.

Sementara itu, FGTT yang diwakili juru bicaranya, Nita Novianti menyampaikan bahwa dugaan guru bodong lolos P3K di Kota Medan merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dimana banyaknya guru honor yang keberatan dengan adanya dugaan permainan sejumlah oknum yang meloloskan guru yang tidak pernah mengajar bisa lolos seleksi penerimaan P3K.

Tidak hanya guru bodong, FGTT juga melaporkan adanya dugaan permainan penerimaan insentif guru honor yang dilakukan sejumlah Oknum Kepala Sekolah dimana adanya guru yang mengajak di Sekolah Swasta tetapi didaftarkan sebagai penerima dana insentif di sekolah SD Negeri di Medan.

"Kami juga menyampaikan persoalan ini agar juga bisa ditindaklanjuti," pungkasnya.