Viral Video Diduga Ganjar Bagi-bagi Uang, KPK: Itu Bertentangan dengan Demokrasi Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengomentari dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, yang belakangan viral di media sosial.

Di media sosial X, dulu Twitter, viral sebuah video berdurasi 49 detik, diunggah akun @nikoefriza, Jumat (22/9/2023). Pada video itu, tampak Ganjar Pranowo mengenakan kaos warna putih, berlari dan menyalami warga di pinggir jalan.

Ganjar tampak menggenggam sesuatu. Warga yang disalami Ganjar menyampaikan syukur dan terima kasih. Bahkan, warga yang disalami juga terlihat menggenggam sesuatu, usai disalami Ganjar, selanjutnya memasukkan yang diduga uang itu ke dalam kantong celana maupun jaket.

"Teruslah berbagi pak @ganjarpranowo saya berprasangka baik ini sedekah yang ikhlas bukan karena copras capres. Saya +thinking ini memang sifat pak Ganjar suka sedekah. Tapi kenapa Mbak @NajwaShihab g tanyakan ini ya kemarin? Padahal udah ketemu. Malah yg ditanya pak Prabowo," kata akun @nikoefriza seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Meski begitu, belum diketahui kapan video itu dibuat, apakah ketika Ganjar sudah ditetapkan sebagai Bacapres, atau belum. Termasuk, apakah video itu dibuat ketika Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, atau sudah tidak menjabat lagi.

Menanggapi itu, Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengingatkan, KPK sudah melakukan kampanye tolak politik uang sebagai bagian dari pencegahan korupsi, serta sosialisasi agar proses demokrasi Pemilu 2024 berjalan dengan antikorupsi.

"Kalaupun itu benar (bagi-bagi uang), bagian dari proses untuk mempengaruhi pemilih dan sebagainya, ya itu saya kira cara-cara yang bertentangan dengan apa yang sedang kita upayakan, agar demokrasi ini berjalan dengan jujur, dengan bersih, dengan antikorupsi," kata Ali kepada wartawan, Minggu (24/9).

Sejauh ini, kata Ali, pihaknya juga telah memberikan pembekalan antikorupsi kepada partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024 melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu.

"Dalam proses-proses mengawal demokrasi itu KPK juga berkoordinasi terus dengan pihak KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, dan juga peserta Pemilu, dalam hal ini partai politik serta masyarakat," pungkas Ali.