Akademisi dari departemen ilmu politik FISIP USU Faisal Mahrawa, turut menyoroti kekhawatiran masyarakat tentang netralitas penyelenggaraan Pemilu yang akan datang.
Menurut Faisal, kekhawatiran ini harus dijawab dengan gerakan cerdas memilih dan pengawasan partisipatif yang selama ini sudah menjadi program prioritas penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
"Jangan terus menerus meratap gelap, nyalakan lilin! demikian disampaikan Faisal saat berdiskusi dengan awak media, pada Selasa, (14/11/2023).
Faisal juga mengatakan, sudah saatnya pemilih disadarkan akan kecerdasan dalam memilih. Program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU misalnya, harus diperluas sampai di tingkat masyarakat akar rumput. Pemilih harus cerdas menggunakan hak pilihnya.
Faisal juga mengharapkan agar Bawaslu bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan partisipatif juga harus terus disosialisasikan.
"Bawaslu harus bekerja secara profesional. Agar kekhawatiran terkait netralitas ini bisa dijawab dengan kerja-kerja yang efektif. Sosialisasi pengawasan partisipatif juga harus lebih ditingkatkan", demikian Faisal yang juga Founder Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI) ini.
Dalam kesempatan terpisah, Ifrizal SH, koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Sumatera Utara juga mengatakan hal senada.
Menurut Ifrizal, selain penyelenggara yang profesional, masyarakat pemilih juga harus dicerahkan dengan data dan informasi yang tepat. Apalagi penetapan DCT dan Capres/Cawapres sudah dilakukan.
"Masyarakat pemilih harus dicerahkan dengan data informasi yang tepat", ujar Ifrizal.
Menurut Ifrizal, data dan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu ini harus disuguhkan kepada masyarakat pemilih. Agar pemilih bisa memilih dengan tepat, sesuai hati nurani, tanpa informasi bohong dan ujaran kebencian.
"Ya, data dan informasi harus valid. Jangan juga ada hoax dan ujaran kebencian", tutup Ifrizal ketua pengawas pemilu 2013-2014 di Kabupaten Serdang Bedagai ini.
© Copyright 2024, All Rights Reserved