Tanpa Internet Gratis, Belajar Virtual Penyiksaan Bagi Masyarakat Miskin

Metode pembelajaran secara virtual akan menambah beban bagi masyarakat miskin karena akan menambah pengeluaran untuk membeli paket internet. Karena itu, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah agar hal ini tidak menambah kesusahan bagi mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi pada sekolah dan lembaga pendidikan lain dimana mereka justru dapat menghemat pengeluaran. "Selama belajar daring, listrik, AC dan air sekolah tidak terpakai. Mestinya Mendikbud pahami ini, seharusnya bisa dianggarkan pulsa gratis untuk siswa," ujar Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/7). Pemerintah harus sangat peka atas kondisi perekonomian yang terdampak parah akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya melulu soal kebutuhan pangan, namun kebutuhan lain yang menunjang kegiatan masyarakat wajib diperhatikan. "Kewajiban negara sediakan fasilitas belajar. Pulsa atau paket internet saat Covid, juga termasuk fasilitas belajar yang harus disediakan negara," ungkapnya. Jika penyediaan kuota internet tetap dibebankan kepada orang tua, maka hal ini juga akan memberikan tekanan bagi siswa karena memikirkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua mereka ditengah penghasilan yang semakin sulit. "Anak-anak yang peka dengan kondisi ekonomi keluarganya kan berat hati untuk minta uang ke orang tua yang juga sedang susah karena tidak ada penghasilan. Akhirnya semua dipendam persoalan, tidak fokus belajar, nilai turun," sebutnya. Oleh karena itu, Gde Siriana berharap kepada Mendikbud menunjukkan political will untuk kebijakan khusus bantuan fasilitas belajar daring. Program ini menurutnya dapat mencontoh program khusus seperti Kartu Prakerja. "Harus jelas kebijakannya. Kebijakan beda dengan kebijaksanaan. Kebijakan harus ada payung hukumnya, terukur tujuan dan implementasinya, ada anggarannya. Pemerintah bisa buatkan program bantuan khusus siswa belajar daring, terdiri dari bantuan gratis paket internet. Negara bisa topup ke nomor HP siswa, atau dikasih sim card sudah terisi paket," paparnya. "Bantuan teknis bagi siswa yang masih kesukitan belajar daring alias gaptek, datang ke sekolah bergiliran untuk dapat bimbingan teknis. Ingat Indonesia luas, tidak semua mampu beli HP yang canggih, beli pulsa yang mahal. Jangan heran jika tidak semua paham belajar daring," demikian Gde Siriana.[R]

Metode pembelajaran secara virtual akan menambah beban bagi masyarakat miskin karena akan menambah pengeluaran untuk membeli paket internet. Karena itu, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah agar hal ini tidak menambah kesusahan bagi mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi pada sekolah dan lembaga pendidikan lain dimana mereka justru dapat menghemat pengeluaran. "Selama belajar daring, listrik, AC dan air sekolah tidak terpakai. Mestinya Mendikbud pahami ini, seharusnya bisa dianggarkan pulsa gratis untuk siswa," ujar Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/7). Pemerintah harus sangat peka atas kondisi perekonomian yang terdampak parah akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya melulu soal kebutuhan pangan, namun kebutuhan lain yang menunjang kegiatan masyarakat wajib diperhatikan. "Kewajiban negara sediakan fasilitas belajar. Pulsa atau paket internet saat Covid, juga termasuk fasilitas belajar yang harus disediakan negara," ungkapnya. Jika penyediaan kuota internet tetap dibebankan kepada orang tua, maka hal ini juga akan memberikan tekanan bagi siswa karena memikirkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua mereka ditengah penghasilan yang semakin sulit. "Anak-anak yang peka dengan kondisi ekonomi keluarganya kan berat hati untuk minta uang ke orang tua yang juga sedang susah karena tidak ada penghasilan. Akhirnya semua dipendam persoalan, tidak fokus belajar, nilai turun," sebutnya. Oleh karena itu, Gde Siriana berharap kepada Mendikbud menunjukkan political will untuk kebijakan khusus bantuan fasilitas belajar daring. Program ini menurutnya dapat mencontoh program khusus seperti Kartu Prakerja. "Harus jelas kebijakannya. Kebijakan beda dengan kebijaksanaan. Kebijakan harus ada payung hukumnya, terukur tujuan dan implementasinya, ada anggarannya. Pemerintah bisa buatkan program bantuan khusus siswa belajar daring, terdiri dari bantuan gratis paket internet. Negara bisa topup ke nomor HP siswa, atau dikasih sim card sudah terisi paket," paparnya. "Bantuan teknis bagi siswa yang masih kesukitan belajar daring alias gaptek, datang ke sekolah bergiliran untuk dapat bimbingan teknis. Ingat Indonesia luas, tidak semua mampu beli HP yang canggih, beli pulsa yang mahal. Jangan heran jika tidak semua paham belajar daring," demikian Gde Siriana.