Tanoto Dan Sampoerna Masuk Daftar, Presiden PKS: Masak Perusahaan Besar Dapat Dana POP Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelontorkan dana sektar Rp. 600 miliar untuk sejumlah CSR yang bergerak di dunia pendidikan untuk menjalankan program organisasi penggerak (POP). Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation masuk dalam daftar penerima dana Rp. 20 miliar dari Kemendikbud dalam program organisasi penggerak pendidikan. Menyikapi hal tersebut, Presiden PKS M. Sohibul Iman menegaskan bahwa Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation seharusnya tidak perlu diikutsertakan oleh Kemendikbud. Terlebih mendapatkan suntikan dana dsri APBN senilai Rp. 20 miliar. "Ternyata ada yayasan-yayasan, yang seharusnya mereka merupakan lembaga penyaluran CSR dari perusahaannya, masak iya perusahaan seperti ini mendapatkan bantuan dari pemerintah yang besarnya maksimal, Rp. 20 miliar ini tidak masuk akal," ujar Sohibul, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (24/7). NU dan Muhammadiyah disusul PGRI memilih untuk mengundurkan diri dari program tersebut lantaran dinilai janggal. Sohibul mengapresiasi langkah yang dilakukan kedua organisasi massa penggerak pendidikan selama ratusan tahun tersebut, termasuk PGRI. "Sikap Muhammadiyah dan NU terkait dengan organisasi penggerak di Kemendikbud, saya kira kami menghormati dan kita lihat secara substansi, saya juga itu sebuah respon yang sangat rasional," paparnya. Dia menambahkan, jika ada protes dari Muhammadiyah perihal program tersebut, menurutnya merupakan hal yang bisa diterima nalar. "Kalau Muhammadiyah protes, ini bagi kami harus diapresiasi bahwa itu sebuah respon yang sangat rasional, dan kami sangat mendukung," tutup Sohibul. [R]


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelontorkan dana sektar Rp. 600 miliar untuk sejumlah CSR yang bergerak di dunia pendidikan untuk menjalankan program organisasi penggerak (POP). Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation masuk dalam daftar penerima dana Rp. 20 miliar dari Kemendikbud dalam program organisasi penggerak pendidikan. Menyikapi hal tersebut, Presiden PKS M. Sohibul Iman menegaskan bahwa Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation seharusnya tidak perlu diikutsertakan oleh Kemendikbud. Terlebih mendapatkan suntikan dana dsri APBN senilai Rp. 20 miliar. "Ternyata ada yayasan-yayasan, yang seharusnya mereka merupakan lembaga penyaluran CSR dari perusahaannya, masak iya perusahaan seperti ini mendapatkan bantuan dari pemerintah yang besarnya maksimal, Rp. 20 miliar ini tidak masuk akal," ujar Sohibul, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (24/7). NU dan Muhammadiyah disusul PGRI memilih untuk mengundurkan diri dari program tersebut lantaran dinilai janggal. Sohibul mengapresiasi langkah yang dilakukan kedua organisasi massa penggerak pendidikan selama ratusan tahun tersebut, termasuk PGRI. "Sikap Muhammadiyah dan NU terkait dengan organisasi penggerak di Kemendikbud, saya kira kami menghormati dan kita lihat secara substansi, saya juga itu sebuah respon yang sangat rasional," paparnya. Dia menambahkan, jika ada protes dari Muhammadiyah perihal program tersebut, menurutnya merupakan hal yang bisa diterima nalar. "Kalau Muhammadiyah protes, ini bagi kami harus diapresiasi bahwa itu sebuah respon yang sangat rasional, dan kami sangat mendukung," tutup Sohibul.