Tahun 2023, Alokasi Pupuk Bersubsidi Lewat Aplikasi E-Alokasi

Pengalokasian pupuk bersubsidi untuk tahun 2023 mendatang akan menggunakan aplikasi E-Alokasi.

Aplikasi ini akan menggantikan sistem elektronik E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang berisi data para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi pada masing-masing daerah.

E-Alokasi memadukan antara RDKK dengan alokasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi dengan data para petani di Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) yang berisi informasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan tenaga penyuluh.

“Tahun 2023 utuk alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menggunakan E-Alokasi. Didalamnya nanti sudah tercantum data petani, luas lahan, komiditas hingga dosis yang direkomendasikan untuk tanaman,” kata SVP PSO Wilayah Barat Pupuk Indonesia, Agus Susanto pada kegiatan Media Gathering di Restoran Budaya, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Jumat (23/12/2022).

Dijelaskannya, ketersediaan pupuk bersubsidi yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani membuat pemerintah harus memastikan agar distribusi harus tepat sasaran. Digitalisasi dalam proses distribusi pupuk bersubidi ini diharapkan mereduksi potensi gangguan akibat ketersediaan pupuk yang belum memenuhi kebutuhan petani.

“e-Alokasi artinya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengusulkan daftar nama petani, alokasinya berapa dan itu nanti dibagi habis dengan petani yang diusulkan di daerah tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya Agus menyampaikan kebutuhan pupuk bersubsidi di Indonesia mencapai 25 juta ton pertahun. Namun, pemerintah hanya memiliki kuota sebesar 9,1 juta ton.

Secara khsuus ia memaparkan data distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Indonesia Barat pada tahun 2022 yang sudah mencapai sekitar 90 persen. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi 162.487 ton. Sedangkan untuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

“Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam Peraturan Menteri Pertanian, namun juga Peraturan Menteri Perdagangan dimana kami kita diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang,” ujarnya.

Stok yang mereka miliki saat ini yakni Urea sebanyak 18.154 ton, sedangkan NPK sebanyak 15.180 ton.

“Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, ini juga untuk kebutuhan penyaluran di 2023,” pungkasnya.