Soal Komitmen Tingkatkan SPIP, BPKP Sumut Puji Edy Rahmayadi

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumatera Utara (Sumut) Kwinhatmaka memuji komitmen Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi.

Setelah beberapa tahun tertahan di level 2, upaya peningkatan maturitas SPIP Sumut masuk ke level 3 di tahun 2022.

SPIP terintegrasi level 3 menunjukkan Provinsi Sumut telah melaksanakan praktik pengendalian internal dan mendokumentasikannya dengan baik. Ini salah satu cara untuk mencegah praktik korupsi, mencapai tujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen tinggi Pak Gubernur untuk meningkatkan pengawasan internal dan hasil evaluasi kami juga sudah diekspos ke tim panel pusat dan sedang menunggu hasil dari tim panel pusat,” kata Kwinhatmaka, pada acara Peningkatan Maturitas SPIP Terintegrasi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (22/11)

Salah satu kendala sulitnya Sumut mencapai maturitas level 3, menurut Kwinhatmaka, adalah beberapa daerah kurang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan internalnya. Dia mengatakan BPKP Sumut siap bersinergi dan membantu setiap pemerintah daerah.

“Ada tiga yang perlu menjadi fokus kita yaitu SPIP terintegrasi, manajemen risiko (MRI) dan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan kami siap bersinergi, membantu setiap pemerintah daerah agar pencegahan korupsi dan pelayanan kita ke masyarakat bisa meningkat,” kata Kwinhatmaka.

Sementara itu, Gubernur Edy Rahmayadi menyesalkan ada beberapa daerah yang kurang berkomitmen meningkatkan pengawasan internalnya. Begitu juga dengan daerah yang belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Entah apa yang susah, apa yang dikerjakan kita laporkan, tetapi kalau diakal-akali, yang dilaporkan lain itulah yang buat susah. Saya ingin bulan Januari selesai laporannya, cek pelajari dan laporkan sama saya,” kata Edy Rahmayadi, saat acara.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Ismael Parenus Sinaga mengatakan akan melakukan percepatan evaluasi di tahun 2023. “Saat ini lingkungan dan pimpinan sudah sangat mendukung, kami akan lakukan percepatan evaluasi, lebih cepat 15 hari kerja (dari target),” kata Ismael.

Hadir pada acara tersebut Inspektur Pemerintah Provinsi Sumut Lasro Marbun serta seluruh OPD Pemprov Sumut. Hadir juga jajaran inspektorat se-Sumut, baik secara langsung maupun secara virtual.