Soal Diskriminasi Dan Eksploitasi Etnis Uighur, NUR Institut Dukung Pemberian Sanksi Terhadap China

China belakangan ini menjadi sorotan tajam negara-negera lain atas perlakuan diskriminasi dan eksploitasi pemerintah China terhadap warga muslim etnis Uighur di wilayah Xinjiang.

Bahkan beberapa negara barat menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat yang terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut.

M. Nur Aries Shoim, Direktur Eksekutif Nation and Huma Right (NUR) Institute,  memberikan apresiasi dan mendukung sikap yang diambil oleh negara-negera barat khususnya negara yang melakukan kordinasi (Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada). Shoim menekankan agar negara-negara lain turut serta membela warga Uighur.

"Sungguh langkah empatik, negara-negara barat memberikan perhatian lebih kepada warga Uighur, yang sudah semestinya didukung dan diikuti oleh masyarakat internasional wakil khusus masyarakat atau negara-negara yang banyak penduduknya memeluk agama Islam termasuk Indonesia," tuturnya ketika ditanya oleh redaksi di Jakarta.

Bagaimanapun, lanjut Ex-Ketua PB HMI ini, perlakuan pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak bisa dibiarkan begitu saja.

China sudah melakukan kekejaman luar biasa kepada minoriti yang kesalahannya tidak jelas, apalagi menahan orang-orang Uighur di kamp-kamp di wilayah Xinjiang, yang kuat dugaannya mereka disiksa, kerja paksa, dan mendapat penganiayaan seksual.

Pelanggaran HAM berat yang dilakukan China terhadap etnis Uighur sudah sangat melewati batas kemanusian.

"Pejabat China telah merenggut hak paling asasi yang dimiliki manusia. Menyiksa tanpa kesalahan, alih-alih hanya apologi indikasi counter terorisme, radikalisme dan separatis," ujarnya.

Shoim menegaskan jangan sampai perlakuan itu berujung kejadian yang tidak diharapkan seperti mengarah pada genosida, berlahan-lahan populasi muslim Uighur semakin berkurang.

Menurutnya, negara-negera di dunia harus bertindak cepat untuk mencegah pemerintah China agar kekejian dan kekejaman pada minoritas etnis Uighur dihenrikan.

"Negara-negera di dunia harus komitmen terhadap perjuangan HAM, salah satunya mengutuk keras dan menghentikan China semena-mena terhadap warganya, Uighur.

Memberikan keadilan dan kemanan kepada Uighur adalah tanggungjawab China, bukan malah menyiksa ataupun menghabisi mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, Uni Eropa tidak pernah memberlakukan sanksi baru terhadap China atas pelanggaran hak asasi manusia sejak peristiwa Lapangan Tiananmen pada 1989, ketika aparat di Beijing menembaki pengunjuk rasa pro-demokrasi.