Soal Desakan Lockdown, Ketua Satgas Covid-19: PPKM Mikro Masih Efektif

Usulan untuk melakukan kebijakan lockdown seiring meningkatkan kasus covid-19 sepertinya belum menjadi opsi pemerintah meski desakan terus bermunculan.

Ketua Satgas COVID-19 Letjen Ganip Warsito menilai kebijakan PPKM Mikro masih efektif.

"Sekarang berkembang pertanyaan-pertanyaan atau bahkan petisi kepada Presiden untuk melaksanakan PSBB atau pun lockdown di suatu daerah. Sebenarnya, konsep lockdown, karantina wilayah atau pun PPKM mikro, ini semua sudah pernah kita coba mulai dari pertama pandemi, sudah pernah kita coba," kata Ganip dalam rapat koordinasi Satgas COVID-19 yang disiarkan kanal YouTube Pusdalops BNPB, Senin (21/6/2021).

Ganip menjelaskan bahwa lockdown hingga PSBB memiliki isi yang sama soal pengedalian mobilitas warga. Namun, PSBB dinilai memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi hingga keamanan.

"Substansi dari lockdown, PPKM, atau PSBB adalah penegakan prokes dan pengendalian mobilitas masyarakat, ini sebenarnya substansinya hanya dua itu. Nah, kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial-ekonominya, termasuk keamanan, ini juga akan impilikasinya terlalu besar, maka segala kegiatan dievaluasi mulai dari PSBB, PPKM, sudah dua belas kali ini kita melakukan PPKM mikro," ujarnya.

PPKM mikro yang hingga kini masih diterapkan dinilai terbukti efektif mengendalikan lonjakan kasus COVID-19. Adanya lonjakan kasus COVID-19 saat ini menurut Ganip disebabkan tiga faktor.

"Sampai dengan saat ini, PPKM mikro sudah terbukti sebenarnya efektif mengendalikan lonjakan kasus. Kita sudah mengalami pernurunan yang sangat bagus sejak libur panjang nataru sampai dengan tanggal 18 Mei pasca-lebaran, nah kita mengalami kenaikan lagi. Lonjakan ini disebabkan mobilitas masyarakat dalam rangka liburan panjang lebaran, kemudian juga kedisipilnan masyarakat menurut terhadap prokes, dan yang ketiga terindikasi ada varian baru yang masuk ke wilayah kita, sehingga ini yang menyebabkan lonjakan itu," ucapnya.

"Oleh karenanya PPKM mikro masih diyakini masih efektif bisa mengendalikan, itu dengan catatan implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penegakan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat ini menjadi kata kunci yang harus bisa kita laksanakan dengan baik," imbuhnya.

Ratusan orang sebelumnya meneken petisi online yang mendesak Presiden Jokowi segera melakukan karantina wilayah. Petisi online itu diajukan lantaran kasus COVID-19 di Indonesia yang terus melonjak.

Petisi online itu dibuat melalui Google Document. Petisi itu disertai surat terbuka yang ditujukan kepada Jokowi.

Dilihat detikcom, Jumat (18/6), pukul 18.33 WIB, sudah 469 orang yang meneken petisi tersebut. Ratusan orang itu ada yang berasal dari relawan LaporCovid-19, peneliti, dosen, hingga ibu rumah tangga.

Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan lockdown guna meredam penularan kasus Corona. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban.

"Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu," kata Prof Zubairi Djoerban, dalam cuitannya di Twitter, Senin (21/6).

Prof Zubairi menjelaskan bahwa lockdown diperlukan untuk memperlambat penyebaran kasus Corona. Selain itu, cara ini bisa dipakai untuk menahan pandemi menjadi ekstrem.

"Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem--yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," lanjutnya.