Soal Ambisi 'Sport Center' Sumut, Ini Saran Praktis untuk Edy Rahmayadi

Manajemen pengawasan secara intensif wajib dilakukan terkait pembangunan kawasan pusat olahraga terpadu atau sport centre yang menjadi proyek ambisius Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Hal ini karena pengawasan menjadi salah satu kunci untuk memastikan seluruh aspek yang dibutuhkan berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan Praktisi Perencanan Pembangunan, Ir Mangunsadi terkait pembangunan sport center tersebut.

"Sedikitnya ada empat indikator agar manajemen pengawasan pembangunan kawasan sport centre Sumut berjalan maksimal. Yaitu pertama soal tepatnya waktu pengerjaan, kualitas, efisiensi di segala aspek, dan inovasi dalam hal pengaplikasian rencana pembangunan," ujarnya, Minggu (27/2/2022)

Ia mengaku perlu memberi masukan ini kepada Gubernur Edy dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, mengingat program pembangunan kawasan Sport Centre Sumut bakal menjadi tonggak bersejarah tidak hanya bagi keduanya selama memimpin provinsi ini, terlebih untuk 14 juta lebih rakyat Sumut. 

"Dan saya pernah sampaikan soal pengerjaan (infrastruktur) yang buruk di wilayah Kota Medan kepada Pak Edy, kebetulan itu wewenangnya provinsi, dan Alhamdulillah beliau respon dan turun langsung membawa kepala dinas terkait serta diperbaiki," kenang dia. 

Mantan ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Sumut ini mengungkapkan,  empat indikator tersebut sudah harus berlaku pada manajemen modern dewasa ini terutama untuk pembangunan sport centre yang di dalamnya bakal ada rumah sakit berkelas internasional dan fasilitas modern lainnya. 

"Saya ada pengalaman ketika bekerja sebagai tenaga ahli tim pembangunan Masjid Agung Sultan Mahmud Riayat Syah, Batam dengan konsultan PT Yodya Karya. Nah dalam pelaksanaannya, Pemko Batam menyertakan Inspektorat, BPKP, dan pihak-pihak terkait lainnya sehingga semua berjalan baik sesuai prosedur pelaksanaan dan pengawasan berkala," terang dia. 

Secara eksplisit ia merinci, penerapan kerja ini penting diberlakukan sistem pengawasan pengendalian dan pembinaan (Wasdalbin) untuk owner proyek (pemerintah), maincon atau kontraktor utama, dan subcon sebagai pihak pelaksana pendukung harus seizin owner proyek sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Lalu terhadap konsultan MK atau manajemen pengawasan sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung untuk kualitas pekerjaan mewakili owner proyek. 

"Tanggungjawab ini menyangkut metode kerja, bahan material, power pekerja serta tenaga ahli yang terlibat di lapangan dengan kualifikasi baik dalam pengalaman yang diajukan oleh kontraktor dan mendapat persetujuan konsultan dan owner proyek yang dilihat dari curiculum vitae-nya," kata dia. 

Karenanya ia mendukung langkah Gubernur Edy yang telah dan akan jajaki kerjasama dengan banyak pihak untuk suksesi pembangunan kawasan sport centre maupun program pekerjaan fisik rutin lainnya sebagaimana perencanaan yang sudah dialokasikan pada APBD Sumut 2022 ini. 

"Yang diinginkan gubernur tentunya untuk mencapai yang utama yakni, kualitas pekerjaan untuk mencapai kekuatan mutu kerja bangunan; efisiensi dalam segala hal perjalanan proyek; waktu capai pekerjaan sebisa mungkin on time berdasar schedule kerja yang terencana, dan menghindarkan kebocoran dari berbagai sumber serta man power tenaga kerja profesional," urai Mangunsadi. 

Adalah normal, hemat dia, ketika Gubernur Edy melibatkan instansi maupun perangkat resmi negara dalam hal suksesi program pembangunan yang telah direncanakan. Justru dengan demikian, program pembangunan yang diinginkan untuk kemaslahatan rakyat Sumut, dapat lebih mudah diwujudkan. 

"Menurut pandangan bapak gubernur, fungsinya (perangkat negara) semakin diperkuat jangan sampai infrastruktur jalan dan sport centre, rumah sakit internasional terjadi gagal bangunan yang disebabkan berbagai hal, misalnya terjadinya sumber-sumber korupsi serta penggunaan pelaporan cara lama," pungkas sosok yang terlibat intensif dalam pembangunan Bandara Internasional Kualanamu ini.