Pemerintah Kota (Pemko) Medan dianggap gagal dalam mengelola keuangan daerah.
Penilaian itu disampaikan oleh anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, Dedy Aksyari Nasution. Bukan tanpa alasan, penilaian itu diberikan setelah Dedy melihat jumlah SiLPA (Selisih Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2020 yang lebih besar ketimbang 2019.
“SiLPA 2020 ini sangat jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 2019, artinya Pemko Medan belum berhasil dalam mengelola keuangan daerah, yang harusnya bisa mengatasi dan mengurangi SiLPA bukan malah menambah, sehingga harus ada pembelajaran dan usaha perbaikan terhadap SiLPA ini,” katanya.
Dijelaskannya, SiLPA tahun 2020 berjumlah Rp622,43 miliar lebih. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp506, 651 miliar lebih.
"Kenapa hal ini bisa lebih meningkat dari tahun 2019, apa saja masalah administrasi pengelolaan keuangan yang dimaksud? dan apa saja kendala dan hambatan yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan sehingga Pemko Medan tidak mampu meminimalisasi SiLPA tersebut," tuturnya.
“Kita juga mempertanyakan seperti apa konsep perencanaan Pemko Medan yang berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta transparansi dan akuntabilitas,” beber anggota dewan yang duduk di Komisi IV ini.
Ia berpendapat masih banyak capaian hasil kinerja yang belum maksimal dilaksanakan oleh Pemko Medan. Sehingga hal tersebut butuh perhatian dari segi perencanaan eksekutif terkait penyerapan anggaran.
Kata dia, banyak permasalahan infrastruktur dan kemiskinan yang belum teratasi secara menyeluruh baik dari sektor pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial sehingga belum terealisasi secara sempurna
“Selisih antara proyeksi dengan realisasi sangatlah besar. sementara daya serap terlalu kecil dari target. kalau alasan pemko medan adalah efisiensi, tentu sangat besar selisih yang tidak terealisasi,” jelasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved