Shohibul: Konsolidasi Jokowi-Prabowo Meminimalisir Retak di Pilkada Serentak

Saat ini ada dua profil figur pemimpin daerah dan calon pimpinan daerah yang akan tampil di ajang Pilkada pasca Pilpres 2019.

"Pertama yang berdiri pada wilayah politik real atau imajinatif pendukung Jokowi. Baik yang telah, maupun yang akan menjadi cabang kekuasaan Jokowi di daerah," kata Pengamat Politik Shohibul Anshor kepada RMOLSumut, Selasa (6/8).

Sementara untuk kedua, lanjut Shohibul, adalah pemimpin atau calon yang pernah tercatat berdiri pada wilayah politik jejaring pendukung Prabowo Subianto atau wilayah persepsi atau imaginatif.



"Realitas politik ini akan hadir pada Pilkada serentak 2020 mendatang,"kata Shohibul.

Namun begitu, keterbelahan masyarakat pasca Pilpres kemarin kata Shohibul bisa diminalisir pada penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Ini bisa diperbaiki jika rujuk politik Jokowi-Prabowo berlangsung konsolidatif hanya dengan rumus, Prabowo diberi jabatan setara menteri besar yang membawahkan para Menteri Koordinator,"

"Selain itu, seluruh partai yang lolos parliamentary threshold diberi jatah menteri dengan basis perhitungan jumlah berdasarkan persentase perolehan suara pemilu 2019 yang sekarang sedang dipertengkarkan di mahkamah konstitusi," demikian Shohibul. [hta]

Saat ini ada dua profil figur pemimpin daerah dan calon pimpinan daerah yang akan tampil di ajang Pilkada pasca Pilpres 2019.

"Pertama yang berdiri pada wilayah politik real atau imajinatif pendukung Jokowi. Baik yang telah, maupun yang akan menjadi cabang kekuasaan Jokowi di daerah," kata Pengamat Politik Shohibul Anshor kepada RMOLSumut, Selasa (6/8).

Sementara untuk kedua, lanjut Shohibul, adalah pemimpin atau calon yang pernah tercatat berdiri pada wilayah politik jejaring pendukung Prabowo Subianto atau wilayah persepsi atau imaginatif.



"Realitas politik ini akan hadir pada Pilkada serentak 2020 mendatang,"kata Shohibul.

Namun begitu, keterbelahan masyarakat pasca Pilpres kemarin kata Shohibul bisa diminalisir pada penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Ini bisa diperbaiki jika rujuk politik Jokowi-Prabowo berlangsung konsolidatif hanya dengan rumus, Prabowo diberi jabatan setara menteri besar yang membawahkan para Menteri Koordinator,"

"Selain itu, seluruh partai yang lolos parliamentary threshold diberi jatah menteri dengan basis perhitungan jumlah berdasarkan persentase perolehan suara pemilu 2019 yang sekarang sedang dipertengkarkan di mahkamah konstitusi," demikian Shohibul. [hta]