Sabam menyebutkan, beberapa aksi yang dilakukan dengan wacana membatalkan hasil pemilu 2019 dengan alasan pelaksanaannya penuh kecurangan merupakan bentuk pemaksaan kehendak. Sebab, saat ini saja belum diketahui siapa yang menjadi pemenang pemilu tersebut karena prosesnya masih dalam tahap rekapitulasi tingkat KPU provinsi.
\"Perlu kami ingatkan sekali lagi, jangan ada yang mencoba memaksakan kehendak. Kalau mereka katakan mau people power silahkan, tapi ingat people itu bukan hanya 2 juta orang, Indonesia ada 250 juta people dan semua ini punya power, hati-hati. Apapun itu, jangan dibuat pembenturan sesama anak bangsa,\" ujarnya.
Secara khusus ia berharap pihak keamanan seperti Polri dan TNI juga tegas dalam mengambil tindakan terhadap aksi-aksi yang berpotensi memecah belah persatuan dan mengancam keutuhan NKRI. Menurutnya aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk bertindak sepanjang hal tersebut dilakukan dengan aturan yang ada.
\"Jangan takut dituduh karena begini atau begitu, kalau itu memang melanggar aturan ambil saja dan diproses. Jangan pula sampai tidak diproses karena itu akan memunculkan anggapan untuk kepentingan pemilu saja. Harus diproses sampai tuntas sesuai hukum,\" pungkasnya. " itemprop="description"/>
Sabam menyebutkan, beberapa aksi yang dilakukan dengan wacana membatalkan hasil pemilu 2019 dengan alasan pelaksanaannya penuh kecurangan merupakan bentuk pemaksaan kehendak. Sebab, saat ini saja belum diketahui siapa yang menjadi pemenang pemilu tersebut karena prosesnya masih dalam tahap rekapitulasi tingkat KPU provinsi.
\"Perlu kami ingatkan sekali lagi, jangan ada yang mencoba memaksakan kehendak. Kalau mereka katakan mau people power silahkan, tapi ingat people itu bukan hanya 2 juta orang, Indonesia ada 250 juta people dan semua ini punya power, hati-hati. Apapun itu, jangan dibuat pembenturan sesama anak bangsa,\" ujarnya.
Secara khusus ia berharap pihak keamanan seperti Polri dan TNI juga tegas dalam mengambil tindakan terhadap aksi-aksi yang berpotensi memecah belah persatuan dan mengancam keutuhan NKRI. Menurutnya aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk bertindak sepanjang hal tersebut dilakukan dengan aturan yang ada.
\"Jangan takut dituduh karena begini atau begitu, kalau itu memang melanggar aturan ambil saja dan diproses. Jangan pula sampai tidak diproses karena itu akan memunculkan anggapan untuk kepentingan pemilu saja. Harus diproses sampai tuntas sesuai hukum,\" pungkasnya. "/>
Sabam menyebutkan, beberapa aksi yang dilakukan dengan wacana membatalkan hasil pemilu 2019 dengan alasan pelaksanaannya penuh kecurangan merupakan bentuk pemaksaan kehendak. Sebab, saat ini saja belum diketahui siapa yang menjadi pemenang pemilu tersebut karena prosesnya masih dalam tahap rekapitulasi tingkat KPU provinsi.
\"Perlu kami ingatkan sekali lagi, jangan ada yang mencoba memaksakan kehendak. Kalau mereka katakan mau people power silahkan, tapi ingat people itu bukan hanya 2 juta orang, Indonesia ada 250 juta people dan semua ini punya power, hati-hati. Apapun itu, jangan dibuat pembenturan sesama anak bangsa,\" ujarnya.
Secara khusus ia berharap pihak keamanan seperti Polri dan TNI juga tegas dalam mengambil tindakan terhadap aksi-aksi yang berpotensi memecah belah persatuan dan mengancam keutuhan NKRI. Menurutnya aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk bertindak sepanjang hal tersebut dilakukan dengan aturan yang ada.
\"Jangan takut dituduh karena begini atau begitu, kalau itu memang melanggar aturan ambil saja dan diproses. Jangan pula sampai tidak diproses karena itu akan memunculkan anggapan untuk kepentingan pemilu saja. Harus diproses sampai tuntas sesuai hukum,\" pungkasnya. "/>
Ketua Parsadaan Toga Manalu Boru Bere (PTMBB) Indonesia periode 2019-2024, Sabam Manalu mengingatkan agar seluruh elit politik berhenti mengumbar wacana yang dinilai bertujuan untuk mendelegitimasi hasil pemilu 2019. Hal ini disampaikannya terkait banyaknya wacana yang dinilai menjadi bagian dari upaya kelompok tertentu yang tidak terima dengan hasil quick count yang memprediksi kemenangan salah satu kubu peserta pemilu 2019 tersebut.
Menurut Sabam, wacana tersebut sangat rawan memicu konflik horizontal diantara sesama anak bangsa, sehingga ia meminta agar kalangan elit politik menghormati hasil pemilu 2019.
"Saran kami para elit politik terutama di Sumut. Buat saudara kita, orang yang kita hormati Romo Syafii, hati-hati mengeluarkan statemen. Banyak orang diam karena menghormati beliau, tapi hati-hati kalau orang sudah bergerak beliau nanti bisa menjadi lebih hina dari orang yang terhina karena statemen beliau," katanya saat ditemui di Hotel JW Marriot pekan lalu.
Sabam menyebutkan, beberapa aksi yang dilakukan dengan wacana membatalkan hasil pemilu 2019 dengan alasan pelaksanaannya penuh kecurangan merupakan bentuk pemaksaan kehendak. Sebab, saat ini saja belum diketahui siapa yang menjadi pemenang pemilu tersebut karena prosesnya masih dalam tahap rekapitulasi tingkat KPU provinsi.
"Perlu kami ingatkan sekali lagi, jangan ada yang mencoba memaksakan kehendak. Kalau mereka katakan mau people power silahkan, tapi ingat people itu bukan hanya 2 juta orang, Indonesia ada 250 juta people dan semua ini punya power, hati-hati. Apapun itu, jangan dibuat pembenturan sesama anak bangsa," ujarnya.
Secara khusus ia berharap pihak keamanan seperti Polri dan TNI juga tegas dalam mengambil tindakan terhadap aksi-aksi yang berpotensi memecah belah persatuan dan mengancam keutuhan NKRI. Menurutnya aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk bertindak sepanjang hal tersebut dilakukan dengan aturan yang ada.
"Jangan takut dituduh karena begini atau begitu, kalau itu memang melanggar aturan ambil saja dan diproses. Jangan pula sampai tidak diproses karena itu akan memunculkan anggapan untuk kepentingan pemilu saja. Harus diproses sampai tuntas sesuai hukum," pungkasnya.
Ketua Parsadaan Toga Manalu Boru Bere (PTMBB) Indonesia periode 2019-2024, Sabam Manalu mengingatkan agar seluruh elit politik berhenti mengumbar wacana yang dinilai bertujuan untuk mendelegitimasi hasil pemilu 2019. Hal ini disampaikannya terkait banyaknya wacana yang dinilai menjadi bagian dari upaya kelompok tertentu yang tidak terima dengan hasil quick count yang memprediksi kemenangan salah satu kubu peserta pemilu 2019 tersebut.
Menurut Sabam, wacana tersebut sangat rawan memicu konflik horizontal diantara sesama anak bangsa, sehingga ia meminta agar kalangan elit politik menghormati hasil pemilu 2019.
"Saran kami para elit politik terutama di Sumut. Buat saudara kita, orang yang kita hormati Romo Syafii, hati-hati mengeluarkan statemen. Banyak orang diam karena menghormati beliau, tapi hati-hati kalau orang sudah bergerak beliau nanti bisa menjadi lebih hina dari orang yang terhina karena statemen beliau," katanya saat ditemui di Hotel JW Marriot pekan lalu.
Sabam menyebutkan, beberapa aksi yang dilakukan dengan wacana membatalkan hasil pemilu 2019 dengan alasan pelaksanaannya penuh kecurangan merupakan bentuk pemaksaan kehendak. Sebab, saat ini saja belum diketahui siapa yang menjadi pemenang pemilu tersebut karena prosesnya masih dalam tahap rekapitulasi tingkat KPU provinsi.
"Perlu kami ingatkan sekali lagi, jangan ada yang mencoba memaksakan kehendak. Kalau mereka katakan mau people power silahkan, tapi ingat people itu bukan hanya 2 juta orang, Indonesia ada 250 juta people dan semua ini punya power, hati-hati. Apapun itu, jangan dibuat pembenturan sesama anak bangsa," ujarnya.
Secara khusus ia berharap pihak keamanan seperti Polri dan TNI juga tegas dalam mengambil tindakan terhadap aksi-aksi yang berpotensi memecah belah persatuan dan mengancam keutuhan NKRI. Menurutnya aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk bertindak sepanjang hal tersebut dilakukan dengan aturan yang ada.
"Jangan takut dituduh karena begini atau begitu, kalau itu memang melanggar aturan ambil saja dan diproses. Jangan pula sampai tidak diproses karena itu akan memunculkan anggapan untuk kepentingan pemilu saja. Harus diproses sampai tuntas sesuai hukum," pungkasnya.