Kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan saat ini dalam kondisi terguncang. Hal ini karena tagihan mereka senilai Rp 60 miliar masih tertunggak pembayarannya dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Direktur RSUP H Adam Malik Medan, Dr Bambang Prabowo mengatakan kondisi keuangan ini membuat mereka mengambil berbagai langkah untuk mencegah terhentinya operasional rumah sakit. Salah satunya yakni dengan 'ngutang' kepada pihak-pihak vendor yang selama ini bekerjasama dengan RSUP H Adam Malik dalam penyediaan fasilitas.
"Jadi ada yang istilahnya kita 'pinjam beli' kepada para vendor. Pinjam dulu baru nanti bayarnya," katanya kepada wartawan, Senin (26/8/2019).
Saat ini kata Bambang jumlah tagihan mereka yang belum dibayarkan oleh pihak BPJS mencapai sekitar Rp 60 miliar. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah mengingat tagihan tersebut merupakan tagihan hingga Juni 2019. Sementara untuk tagihan dari Juli 2019 hingga bulan Agustus 2019 ini juga masih belum ada kejelasan.
"Kalau angkanya sampai diatas Rp 100 miliar sudah pasti kita akan oleng. Saya sudah telpon orang BPJS tapi katanya belum ada uang. Saya sadar mereka juga menunggu uang dari pusat," ujarnya.
Selain 'ngutang' kepada para vendor dalam penyediaan alat-alat medis, tunggakan atas tagihan tersebut juga menyebabkan hingga saat ini para dokter di RSUP H Adam Malik belum menerima remunerasi. Ia berharap pemerintah pusat memahami berbagai kesulitan dari penyelenggara kesehatan tersebut.
"Menteri sudah tau ini, saya berharap pemerintah pusat memperhatikan ini. Kalau tidak saya yakin kolaps semua rumah sakit ini," pungkasnya.
Direktur RSUP H Adam Malik Medan, Dr Bambang Prabowo mengatakan kondisi keuangan ini membuat mereka mengambil berbagai langkah untuk mencegah terhentinya operasional rumah sakit. Salah satunya yakni dengan 'ngutang' kepada pihak-pihak vendor yang selama ini bekerjasama dengan RSUP H Adam Malik dalam penyediaan fasilitas.
"Jadi ada yang istilahnya kita 'pinjam beli' kepada para vendor. Pinjam dulu baru nanti bayarnya," katanya kepada wartawan, Senin (26/8/2019).
Saat ini kata Bambang jumlah tagihan mereka yang belum dibayarkan oleh pihak BPJS mencapai sekitar Rp 60 miliar. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah mengingat tagihan tersebut merupakan tagihan hingga Juni 2019. Sementara untuk tagihan dari Juli 2019 hingga bulan Agustus 2019 ini juga masih belum ada kejelasan.
"Kalau angkanya sampai diatas Rp 100 miliar sudah pasti kita akan oleng. Saya sudah telpon orang BPJS tapi katanya belum ada uang. Saya sadar mereka juga menunggu uang dari pusat," ujarnya.
Selain 'ngutang' kepada para vendor dalam penyediaan alat-alat medis, tunggakan atas tagihan tersebut juga menyebabkan hingga saat ini para dokter di RSUP H Adam Malik belum menerima remunerasi. Ia berharap pemerintah pusat memahami berbagai kesulitan dari penyelenggara kesehatan tersebut.
"Menteri sudah tau ini, saya berharap pemerintah pusat memperhatikan ini. Kalau tidak saya yakin kolaps semua rumah sakit ini," pungkasnya.
BERITA SEBELUMNYA
Resmi, Ini Kota Di Kalimantan Yang Akan Dijadikan Ibukota Baru
BERITA BERIKUTNYA
Sabarlah Sedikit, DPP Golkar Pasti Gelar Pleno
Van Joened
Berita Populer
