RPP Kesehatan Perlu Pendalaman Lintas Sektor, Terutama Pengamanan Zat Adiktif

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan menjadi diskusi hangat. Terutama, soal pengamanan zat adiktif pada naskah RPP Kesehatan.

Dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, pasal yang membahas pengamanan zat adiktif itu masih perlu dilakukan kajian lebih dalam.

"Banyak pasal yang harus ditinjau ulang dan dibicarakan, tidak hanya dengan stakeholders kesehatan, itu masih perlu pendalaman dan kajian lintas sektor," kata Tauhid dalam keterangan tertulis seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/11/2023).

Untuk memberikan dampak positif yang berimbang dan tepat sasaran, kata Tauhid, pengaturan zat adiktif pada RPP Kesehatan harus dibahas secara komprehensif dari segi industri, petani, tenaga kerja, dan perdagangan.

Hal ini, lanjutnya, untuk mengurangi dampak buruk yang sangat mungkin muncul di lapangan, seperti maraknya produk tembakau ilegal.

"RPP Kesehatan ini cenderung untuk melarang industri tembakau, bukan memberikan ruang agar industri tembakau dapat menyesuaikan dengan aspek kesehatan," katanya.

"Kalau memang keduanya ingin jalan, saya kira harus ada ruang yang sama-sama disepakati," pungkasnya.