Repdem Sumut Sebut Pemprovsu Gagal Tanggulangi Covid Gegara Kedepankan Pencitraan

Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sumatera Utara, yang merupakan organisasi sayap aktivis pro demokrasi PDI Perjuangan menilai, secara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara gagap dan terkesan selalu mengedepankan pencitraan namun gagal secara administrasi dalam melakukan vaksinasi terhadap warganya.  

Hal ini dilandasi beberapa pengaduan masyarakat dan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan langsung oleh para aktivis Repdem Sumatera Utara. 

"Beberapa catatan penting dari investigasi yang dilakukan para aktivis Repdem tersebut, rangking pertama adalah pengaduan masyarakat yang sudah di vaksin, namun saat mereka periksa di  situs htps://pedulilindungi.id, sebagai situs resmi pemerintah tempat pusat data dan informasi terkait vaksin, ternyata mereka tidak terdaftar. Jika kami perkirakan,jumlah yang gagal administrasi ini mencapai ribuan orang," ujar Wakil Ketua Bidang Propaganda DPD Repdem Sumatera Utara, M. Harizal kepada wartawan, di sekretariat mereka di Jalan Rebab, Medan, Kamis (05/08/21).

Disampaikannya, secara manfaat memang masyarakat sudah memperoleh vaksin. Namun secara administrasi yang kini sudah menjadi regulasi untuk beberapa keperluan, ini kami nilai gagal total.

Belum lagi kegagalan dalam pelaksanaan vaksin yang kini menjadi persoalan yang sangat dilematis.

Setelah berbulan-bulan melakukan himbauan, disaat masyarakat mulai sadar pentingnya vaksin, tetapi kegagalan dalam tata kelola pelaksanaan vaksinasi itu, juga kembali menuai masalah.

Persoalan terkait ini sangat mudah kita lihat dan kerap kita temukan adanya kerumunan di areal vaksinasi massal. Padahal, salah satu protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 berbagai varian ini yang selalu digaungkan adalah, jaga jarak.

Belum lagi sydrom megalomania atau perasaan ingin tampil lebih yang kerap menjangkiti para pemangku jabatan yang cenderung berdampak pada pemaksaan kehendak, sehingga berakibat pada tujuan dari vaksinasi Covid-19 itu sendiri, tidak tercapai.

"Menggebu-gebu melaksanakan vaksin massal ribuan orang, tetapi tidak disesuaikan dengan ketersediaan vaksin itu sendiri, sehingga banyak kami temukan masyarakat kebingungan karena telah melakukan vaksin tahap pertama, tetapi saat vaksin kedua sesuai jadwal, vaksinnya tidak tersedia atau habis," tambahnya.

Karena itu Repdem Sumatera Utara mengingatkan pada Pemerintah Sumatera Utara, khususnya  yang memangku kebijakan agar menata kelola program vaksinasi ini dengan baik dan benar sehingga masyarakat tidak kebingungan, dan program vaksinasi berjalan dengan baik dan benar pula.

Perlu di sebar lokasi-lokasi pelaksanaan vaksinasi ke beberapa titik, dengan jumlah tenaga medis yang cukup, serta mengatur jadwal kehadiran peserta vaksin, sehingga tidak terjadi kerumunan yang bisa mengakibatkan terjadinya klaster baru. Selain itu, perlu penyediaan tenaga administrasi yang paham mensinkronkan data yang masuk ke pusat data vaksinasi nasional sehingga, semua masyarakat yang sudah melakukan vaksin, terdata dan memperoleh sertifikat vaksin. 

"Profesionalitas pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan key performance index (kpi) sebagai acuan itu sangat penting agar tidak semraut," tegasnya lagi.

Disamping itu, senada dengan desakan aktivis Depan Pimpinan Nasional Repdem, DPD Repdem Sumatera Utara juga menuntut agar tes PCR, disediakan oleh negara secara gratis.

Repdem melihat, ini menjadi celah bisnis oleh para "mafia kesehatan" karena sangat menguntungkan, namun mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama Sila ke-2 dan ke-5. 

Masyarakat yang tidak mampu, terpaksa  pergi ke Puskesmas harus rela menunggu hasil PCR begitu lama. Sementara, di tempat yang berbayar, hasil test bisa didapatkan kurang dari 24 jam dengan tarif bervariasi antara 450 ribu sampai 1,3 juta. Hal ini tentu menggelikan, mengingat pasien terinfeksi atau mempunyai gejala justru harus cepat diisolasi dan dibantu kebutuhan hidupnya selama masa isolasi.

"Disinilah permainan istilah 'silver, gold dan platinum' berjalan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin cepat mendapat hasil. Mafia kesehatan meraup untung besar di tengah penderitaan rakyat. Untuk 'silver', syukur-syukur hasilnya keluar. Minimal sepuluh hari. Kalau ternyata positif dan keburu mati karena fasilitas kesehatan pemerintah 'mempunyai keterbatasan alat uji' ya sudah. Jadi bisnis pemakaman, imbuhnya.

Dinas Kesehatan di tiap daerah, diminta harus memiliki peralatan laboratorium untuk uji hasil test PCR yang memadai dan jumlah yang cukup, sehingga hasil Test PCR yang dilakukan, tidak harus antri berhari-hari karena alat terbatas, sehingga pelayanan terhadap masyarakat, benar-benar maksimal dan target pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, bisa tercapai. 

"Soal anggarannya dari mana, Pemprop Sumut tidak usah diajari lagi," pungkasnya.