Ketua DPP Ikatan Pemuda Karya (IPK) Drs H Rahudman Harahap MM menyatakan, memasuki tahun politik saat ini, kondisi perpolitikan di Indonesia diwarnai dengan munculnya drama-drama politik sehingga memunculkan kekhawatiran adanya kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2024, baik legislatif maupun Pilpres.
- Paul Baja M Siahaan: Idul Adha Momen Aplikasikan Kebaikan dan Kebermanfaatan
- Rahudman Harahap: ’Bring Back Trust’ Karena Saya Prihatin Kepercayaan ke Parpol Sangat Rendah
- Pendaftar KPU dan Bawaslu Minim, Bakhrul Khair Amal: Perlu Rasionalisasi Persyaratan
Baca Juga
"Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ini memunculkan kekhawatiran. Kekhawatiran aparatur negara, TNI/Polri tidak netral dan memihak pada paslon tertentu. Ini tentu berbahaya bagi demokrasi kita. Karenanya kita semua, harus ikut terlibat mengawasi, agar Pemilu bisa berlangsung dengan Luber dan Jurdil," kata Rahudman.
Hal itu disampaikan Rahudman ketika memberi sambutan dan arahan pada pelantikan pengurus DPD IPK Kabupaten Deliserdang, di Lapangan Convention Hall Pemkab Deliserdang, Sabtu (18/11/2024).
Rahudman meminta kepada seluruh kader IPK baik di tingkat DPD, ranting dan anak ranting untuk ikut mengawasi pemilu tahap demi tahap di daerahnya masing-masing dan melaporkannya bila menemukan adanya terjadi kecurangan.
"Pada semua kader hingga ke tingkat ranting dan anak ranting, mewakili Ketua Umum DPP IPK, saya perintahkan untuk ikut mengawasi jalannya pemilu di daerah masing-masing. Jika ada aparat desa atau aparat kepolisian yang curang, tidak netral, segera laporkan. Dan ini juga sesuai arahan Pak Kapolri agar aparat kepolisian harus netral dan dilaporkan jika ada yang tidak netral," tegas Rahudman Harahap yang merupakan Caleg DPR RI dapil Sumut 1 dari Partai NasDem.
Rahudman mengatakan, pelaksanaan pemilu yang Luber dan Jurdil sangat diperlukan agar demokratisasi bisa berjalan dengan baik, dan pemimpin yang dihasilkan mendapat legitimasi dan kepercayaan dari rakyat untuk dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik.
"Bangsa ini harus berubah, karena kasian rakyat kita sekarang banyak yang menderita karena masih tingginya ketimpangan. Indonesia sedang tidak baik baik saja, karenanya kita harus ikut ambil bagian dalam gerakan perubahan," seru Rahudman.
Sebagai organisasi kepemudaan terbesar di Sumut, lanjut Rahudman, IPK harus bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal demokratisasi dan pembangunan di daerah ini. Selain itu IPK juga harus berada di depan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Sumut. IPK harus memberikan citra yang baik di tengah-tengah masyarakat, karena IPK bukan organisasi preman melainkan organisasi yang memiliki karya.
"Saya masuk menjadi pengurus IPK ini bukan karena saya ingin meraup dukungan dari IPK karena saya caleg, tapi saya bergabung karena ingin membawa IPK sebagai organisasi kepemudaan yang unggul dan bisa melahirkan banyak inovasi," imbuh Walikota Medan Priode 2010 - 2015 ini.
Maka itu, Rahudman meminta kader-kader IPK agar terus berkarya dan berinovasi. Selalu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial, pelestarian lingkungan dan pembangunan di daerah masing-masing.
"Kita bukanlah organisasi yang suka membuat kegaduhan atau memancing keributan. Tetapi jika ada orang yang menjual dan memancing-mancing kader IPK, kita tidak akan takut dan kita akan beli," tegas Rahudman yang disambut riuh tepuk tangan kader IPK yang hadir.
Diakhir sambutannya, Rahudman mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD IPK Kabupaten Deliserdang yang baru saja dilantik. Ia meminta IPK Deliserdang mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada dalam mensukseskan pembangunan di Deliserdang.
"Semoga dengan kebersamaan kita di tahun politik ini, IPK tidak memiliki catatan buruk, kecuali ikut terlibat aktif dalam pengawasan dan mensukseskan pemilu serta ikut berperan dalam pembangunan daerah," tutupnya.
- Bawaslu Bantah Kabar KPU Tak Atur Larangan Pelibatan Anak di Kampanye
- Ganjar Kritik Penegakan Hukum, Ahmad Ali: Kenapa Pilih Mahfud MD jadi Cawapres?
- BSSN Masih Investigasi Dugaan Kebocoran Data 204 Juta Pemilih
