Puncak Musim Penghujan, Bupati/Walikota se-Sumut Diimbau Perkuat Mitigasi Bencana

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengimbau seluruh Bupati/Walikota se-Sumut untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi puncak musim hujan pada November-Desember 2023.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, termasuk kematian, korban luka ataupun kerugian material benda.

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Hassanudin yang diwakili Kepala Badan Penanggulanagn Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Ramajaya Saragih pada Rapat Koordinasi (Rakor) antarinstansi dalam menghadapi puncak musim hujan di Sumut, di Ruang Rapat Utama Kantor Balai Besar Meteorologi dan Geofisika (BBMG) Wilayah I Medan, Jalan Ngumban Surbakti Nomor 15 Medan, Jumat (3/11).

Menurutnya, letak geografis, topografi, luas wilayah dan kondisi alam Sumut memicu risiko dan potensi bencana yang cukup tinggi, baik secara geologi, maupun hidrometeorologi. Seperti bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. “Jadi kita perlukan koordinaisi, ini tindakan kemanusian dan upaya kita mengurangi risiko bencana bagi masyarakat di wilayah Sumut,” katanya.

Kepada seluruh kepala daerah, juga diimbau agar meneruskan beberapa pesan kewaspadaan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Di antaranya, masyarakat yang bertempat tinggal dibantaran sungai, ketika intesitas curah hujan semakin tinggi yang dapat mengakibatkan banjir, banjir bandang, rawan abrasi yang berakibat longsor dan berdampak kepada pemukiman, agar meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Serta dapat melakukan upaya mengevakuasi diri dan kelompok secara mandiri ke tempat yang lebih aman.

Masyarakat yang berada di area cekungan dan dengan sistem derainase wilayah yang tidak memadai, dan dapat memicu luapan air, diimbau agar dapat melakukan pembentengan pada lajur-lajur aliran air menuju rumah secara mandiri.

“Masyarakat terdampak banjir untuk memperhatikan sistem kelistrikan, agar tidak memicu korsleting listrik dan bahaya kebakaran, dimana sebelum melakukan kegiatan evakuasi mandiri harus memastikan bahwa aliran listrik dan perangkat elektronik pada rumah yang ditinggalkan sudah benar-benar padam,” ujarnya.

Selain itu, instansi, organisasi dan atau kelompok masyarakat yang memiliki pintu air pengendali banjir agar senantiasa dapat diaktifkan, sesuai kondisi yang dibutuhkan. Setiap orang diminta agar menghindari kegiatan wisata air, ketika frekuensi dan itensitas hujan tinggi, terkhusus kunjungan wisata dari lembaga-lembaga pendidikan.

Untuk lahan pertanian atau perkebunan, baik dari perusahaan ataupun perorangan, yang berada pada kemiringan terjal, ketika frekuensi dan intesitas hujan tinggi dan mengakibatkan kondisi jenuh air yang dapat mengakibatkan tanah longsor, agar menghindari aktivitas pertanian dan perkebuanan. Instansi, organisasi atau kelompok masyarakat yang telah memiliki sistem peringatan dini banjir dan sistem peringatan dini tanah longsor, agar dapat senantiasa mengaktifkannya sesuai kondisi dan ketentuan.

“Terakhir, setiap orang melihat, mengawasi dan memantau sistuasi sekeliling terhadap kemungkinan-kemungkinan bencana hidrometeorologi yang terjadi dan melaporkan kepada aparat pemerintah setempat, yang berwenang untuk dapat dilakukan penanganan awal kebencanaan,” sebutnya.