Pimpinan KPK Sepakat Tidak Beri Bantuan Hukum dan Cabut Perlindungan untuk Firli Bahuri

Bantuan hukum tidak akan diberikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Firli Bahuri. Selain itu, seluruh pimpinan juga sepakat menarik hak perlindungan keamanan kepada Ketua KPK nonaktif tersebut.

Keputusan tersebut diambil setelah seluruh pimpinan dan Biro Hukum KPK melaksanakan rapat pimpinan (rapim) pada Selasa pagi (28/11/2023).

"Hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya," kata Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta seperti dilansor Kantor Berita Politik RMOL.

Keputusan tersebut juga berdasarkan pencermatan dari Peraturan Pemerintah (PP) 82/2015 atas Perubahan PP 29/2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.

"Dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya ini tidak sesuai ketentuan di dalam PP dimaksud. Sehingga KPK tidak memberikan bantuan hukum dan keamanan," pungkas Ali.

Firli Bahuri kini berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan).

Buntut penetapan tersebut, Presiden Joko Widodo pun menghentikan sementara Firli dari jabatan Ketua KPK, dan menjuk pimpinan KPK lainnya, yakni Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK.