Perpindahan Ibukota Terancam Gagal Bila Politik Tidak Stabil

Perpindahan ibukota adalah proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Karena itu untuk memastikan keberhasilannya, maka pemerintah perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memiliki rencana yang matang serta transparan.

Demikian pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua III IKAL Strategic Center (ISC) Komjen Pol (Purn)  Dr. Drs. Ito Sumardi, saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik, “Pembangunan IKN: No Turning Back?”, di Sekretariat ISC, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Ito mengingatkan perpindahan ibukota juga bisa gagal sebagaimana pernah terjadi di Myanmar.

"Perpindahan ibukota di Myanmar adalah proyek besar yang dimulai pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw, sebuah kota yang baru dibangun di wilayah tengah negara. Namun proyek ini gagal menghadapi sejumlah tantangan," jelas mantan Duta Besar untuk Myanmar (2013-2018) ini seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Lanjut Ito, bahwa faktor kegagalan juga datang dari faktor isolasi geografis dan gangguan politik.

"Gangguan politik bisa menjadi hambatan serius dalam perpindahan ibu kota. Konflik politik, perubahan pemerintahan, atau ketidakstabilan politik lainnya dapat mengganggu proses perpindahan dan menghambat pembangunan infrastruktur yang diperlukan,” tegasnya.

Dia juga menekankan bahwa dengan meminimalkan gangguan politik dan mengatasi tantangan isolasi geografis, perpindahan ibukota dapat menjadi lebih lancar dan berhasil.

Sementara itu pembicara lain dalam diskusi tersebut, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menyoroti, perpindahan ibukota dalam perspektif infrastruktur.

"Infrastruktur yang baik sangat penting dalam proses perpindahan ibu kota. Ini mencakup jaringan jalan, transportasi publik, bandara, dan layanan dasar seperti air dan listrik,” papar alumni Graduate School of Engineering & Applied Science di the George Washington University di Washington DC ini.

Agus juga mengingatkan bahwa penting pula untuk melibatkan masyarakat dalam proses perpindahan ibukota.

“Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan mengenai rencana perpindahan,” saran mantan penasehat senior Menteri LHK ini.

Sedangkan pembicara berikutnya, Deputi Bidang Pengendalian OIKN, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati, menjelaskan bahwa pemindahan ibukota adalah proyek yang membutuhkan investasi finansial yang signifikan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas baru.

“Oleh karena itu, penting untuk keterlibatan publik yang cukup. Partisipasi publik yang baik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan penting pula untuk mendapatkan dukungan masyarakat,” katanya.

Thomas seraya menekankan pula, keterlibatan warga negara, pemangku kepentingan, dan pihak terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat mengurangi ketidakpuasan dan penolakan.