Rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sarat kepentingan politik lantaran dilakukan Presiden Joko Widodo usai dinyatakan menang Pilpres periode 2019-2024.
"Pemindahan Ibu Kota itu kental nilai politis dan bisnis. Bisa saja ada deal politik sebelum Pilpres 2019. Dan itu hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu," tutur pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).
Menurut Ujang, pemindahan Ibu Kota tidak memiliki urgensi apapun selain berorientasi bisnis. Sebab, masih banyak pembangunan di DKI Jakarta yang belum diselesaikan pemerintah.
Hal itu makin mencengangkan lantaran biaya yang mesti digelontorkan pemerintah bukan biaya yang sedikit, yakni mencapai Rp 466 triliun.
"MRT, LRT, belum tuntas. Itu kan negara termasuk BUMN (yang membiayai). Makanya tak terlalu urgen pemindahan Ibu Kota tersebut. Itu bukan kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan elite politik dan para pengusaha," tegasnya.
Selain itu, Ujang juga menyinggung soal pemindahan Ibu Kota yang hanya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 93 trilun, sedangkan sisanya digarap pengembang atau pihak swasta.
"Kita dapat bocoran yang akan garap Agung Podomoro Group. Arahnya yang akan garap pengusaha yang dekat dengan pemerintah. Anggaran tak ada dipaksanakan. Ini yang menjadi rakyat curiga," pungkasnya.
"Pemindahan Ibu Kota itu kental nilai politis dan bisnis. Bisa saja ada deal politik sebelum Pilpres 2019. Dan itu hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu," tutur pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).
Menurut Ujang, pemindahan Ibu Kota tidak memiliki urgensi apapun selain berorientasi bisnis. Sebab, masih banyak pembangunan di DKI Jakarta yang belum diselesaikan pemerintah.
Hal itu makin mencengangkan lantaran biaya yang mesti digelontorkan pemerintah bukan biaya yang sedikit, yakni mencapai Rp 466 triliun.
"MRT, LRT, belum tuntas. Itu kan negara termasuk BUMN (yang membiayai). Makanya tak terlalu urgen pemindahan Ibu Kota tersebut. Itu bukan kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan elite politik dan para pengusaha," tegasnya.
Selain itu, Ujang juga menyinggung soal pemindahan Ibu Kota yang hanya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 93 trilun, sedangkan sisanya digarap pengembang atau pihak swasta.
"Kita dapat bocoran yang akan garap Agung Podomoro Group. Arahnya yang akan garap pengusaha yang dekat dengan pemerintah. Anggaran tak ada dipaksanakan. Ini yang menjadi rakyat curiga," pungkasnya.
BERITA SEBELUMNYA
Pramuka Sumut Diminta Persiapkan Jambore Daerah 2020
BERITA BERIKUTNYA
BNNP Sumsel Gagalkan Penyeludupan 20 Kg Sabu Asal Malaysia
Van Joened
Berita Populer
