Masyarakat yang memilih anggota DPRD Sumatera Utara akan kehilangan rasa simpati atas pengadaan pakaian dinas baru untuk 100 anggota dewan yang menghabiskan anggaran Rp 1,1 miliar.
Hal ini karena pengadaan baju tersebut seolah menegaskan keberadaan rakyat selaku konstituen mereka tidak menjadi prioritas bagi para wakil rakyat tersebut.
"Pengadaan baju dinas itu waktunya tidak tepat dengan kondisi saat ini. Masih banyak kebutuhan lain yang mendesak saat pandemi belum usai. Rakyat lagi susah, rakyat lagi disekat ruang geraknya lewat PPKM," kata pengamat anggaran Elfenda Ananda, Jumat (3/9/2021).
Elfenda tidak membantah jika pengadaan pakaian dinas memang hal yang rutin pada setiap periode masa bakti anggota DPRD Sumatera Utara. Akan tetapi hal tersebut menurutnya bukan merupakan hal yang harus tetap dilaksanakan ditengah banyaknya refocusing anggaran untuk menutupi berbagai kebutuhan akibat pandemi covid-19.
"Pertanyaannya apakah kalau tidak memakai baju dinas baru mereka tidak bisa bekerja dengan baik?. Apakah mereka tega memakai baju baru sedangkan konstituennya saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika itu yang terjadi, empati anggota DPRD Sumut kepada masyarakat di tengah pandemi covid-19 berarti sangat rendah," ujarnya.
Ditambahkannya, DPRD Sumatera Utara memiliki fungsi budgeting. Artinya anggaran yang dianggap tidak prioritas dapat dilakukan pengalihan. Hal ini tentunya dengan berbagai pertimbangan urgensi dari pengadaan yang dibutuhkan.
"Dan menurut saya pengadaan baju dinas baru itu tidak bersifat urgen," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved