Pemprov Sumut Minta Harga BBM Non-Subsidi Tidak Naik

Kadiskominfo Sumut Irman Oemar/Net
Kadiskominfo Sumut Irman Oemar/Net

Menanggapi keresahan masyarakat terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar pertemuan dengan PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) I di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (7/4).


Pada pertemuan tersebut Pemprov Sumut menyampaikan permintaan agar Pertamina tidak menaikkan harga BBM Non-subsidi di Sumut, namun tetap menjalankan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok (PBBKB).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar kepada wartawan usai pertemuan yang dihadiri Excecutive General Manager Pertamina Regional Sumbagut Herra Indra Wirawan, Asisten Administrasi Umum Mhd Fitriyus, Plt Asisten Pemerintahan Afifi Lubis dan Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Achmad Fadly.

Pemprov Sumut berharap kebijakan Pertamina untuk membantu Sumut dalam upaya memenuhi target pendapatan untuk biaya pembangunan daerah. 

“Tujuan kita menaikkan pajak PBBKB ini adalah untuk menyejahterakan rakyat, dengan PAD kita yang meningkat, untuk itu kami mengusulkan kepada Pertamina, agar Pergub tersebut tetap berjalan namun tidak menaikan harga BBM Non Subsidi,” ujarnya.

Irman menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, di suasana Covid-19 ini, tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan untuk belanja pembangunan berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, tentunya melalui optimalisasi PAD.

“Hal tersebut dapat diwujudkan. Kita melihat ada peluang di sini (PBBKB), oleh karenanya kita melakukan penyesuaian tarif PBBKB,” jelas Irman.

Namun dalam kebijakan menaikkan PBBKB tersebut, Pemprov Sumut tidak bermaksud menambah beban masyarakat.  

"Pemprov sudah mempertimbangkan berbagai aspek, namun kenaikan harga BBM yang terjadi di luar skenario yang diperkirakan," ujar Irman.

Irman juga menambahkan, bahwa penyesuaian PBBKB sudah dilakukan provinsi lain di Pulau Sumatera beberapa tahun yang lalu, kecuali Sumut dan Aceh. Terkait stok BBM bersubsidi, Irman juga minta agar tidak dikurangi, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.