Pemerintah Kolaboratif Bakal Jadi Solusi Kemaslahatan Warga Kota Medan

Kalangan akademisi menyimpulkan konsep pemerintahan kolaboratif (collaborative government) Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai solusi kemaslahatan bagi warga Medan. “Collaborative government itu bersifat egaliter. Pemerintah akan banyak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memang dampaknya untuk masyarakat itu sendiri,” ujar akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Faisal Riza kepada wartawan di Medan, Minggu (19/7/2020). Dengan menerapkan konsep pemerintahan kolaboratif, lanjut akademisi yang juga pengamat politik dan pemerintahan ini, Bobby Nasution akan membuka selebar-lebarnya ruang untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam kerja-kerja pembangunan. Tentu muaranya pada kebaikan bersama. “Dalam bahasa UUD (undang-undang dasar), memajukan kesejahteraan umum. Di barat disebut public good, di latin namanya bonum publicum, dan dalam Islam namanya maslahah ar raiyyah. Kemaslahatan rakyat," paparnya. Faisal pun menyimpulkan, pemerintahan model lama yang selama ini berlaku di daerah sebagai pola pemerintahan dengan corak tidak peka. Contoh paling nyata adalah perlakuan pemerintah daerah, termasuk Medan, terhadap rekomendasi-rekomendasi musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Rekomendasi musrenbang, lanjut dia, kerap diabaikan. Sehingga, musrenbang itu sendiri akhirnya hanya lips service atau sekadar formalitas. Diketahui, musrenbang merupakan sebuah sistem perencanaan pembangunan dengan alur dari bawah ke atas (bottom up), agar arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktanya di Medan, sumber-sumber informasi di tingkat kelurahan menyebut rekomendasi pembangunan dari musrenbang tingkat kelurahan nyaris tidak pernah diimplementasikan pemerintah kota dengan alasan klasik, yakni keterbatasan dana. "Kita harus mengubah ini dengan konsep collaborative government. Harus kita dukung," tukas Faisal Riza. Menurut dia, konsep pemerintahan kolaboratif dengan skema keumatan di bidang sosial-ekonomi dapat dijalankan bekerjasama ormas-ormas Islam. "Di Medan ada ormas-ormas Islam yang punya jamaah besar. Ini asset kota yang harus diberdayakan. Jangan ditinggalkan mereka ini, tapi harus dilibatkan. Ajak mereka untuk menentukan kota seperti apa yang mereka harapkan. Demikian halnya dengan komunitas agama dan etnis lain," pungkasnya pula.[R]

Kalangan akademisi menyimpulkan konsep pemerintahan kolaboratif (collaborative government) Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai solusi kemaslahatan bagi warga Medan. “Collaborative government itu bersifat egaliter. Pemerintah akan banyak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memang dampaknya untuk masyarakat itu sendiri,” ujar akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Faisal Riza kepada wartawan di Medan, Minggu (19/7/2020). Dengan menerapkan konsep pemerintahan kolaboratif, lanjut akademisi yang juga pengamat politik dan pemerintahan ini, Bobby Nasution akan membuka selebar-lebarnya ruang untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam kerja-kerja pembangunan. Tentu muaranya pada kebaikan bersama. “Dalam bahasa UUD (undang-undang dasar), memajukan kesejahteraan umum. Di barat disebut public good, di latin namanya bonum publicum, dan dalam Islam namanya maslahah ar raiyyah. Kemaslahatan rakyat," paparnya. Faisal pun menyimpulkan, pemerintahan model lama yang selama ini berlaku di daerah sebagai pola pemerintahan dengan corak tidak peka. Contoh paling nyata adalah perlakuan pemerintah daerah, termasuk Medan, terhadap rekomendasi-rekomendasi musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Rekomendasi musrenbang, lanjut dia, kerap diabaikan. Sehingga, musrenbang itu sendiri akhirnya hanya lips service atau sekadar formalitas. Diketahui, musrenbang merupakan sebuah sistem perencanaan pembangunan dengan alur dari bawah ke atas (bottom up), agar arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktanya di Medan, sumber-sumber informasi di tingkat kelurahan menyebut rekomendasi pembangunan dari musrenbang tingkat kelurahan nyaris tidak pernah diimplementasikan pemerintah kota dengan alasan klasik, yakni keterbatasan dana. "Kita harus mengubah ini dengan konsep collaborative government. Harus kita dukung," tukas Faisal Riza. Menurut dia, konsep pemerintahan kolaboratif dengan skema keumatan di bidang sosial-ekonomi dapat dijalankan bekerjasama ormas-ormas Islam. "Di Medan ada ormas-ormas Islam yang punya jamaah besar. Ini asset kota yang harus diberdayakan. Jangan ditinggalkan mereka ini, tapi harus dilibatkan. Ajak mereka untuk menentukan kota seperti apa yang mereka harapkan. Demikian halnya dengan komunitas agama dan etnis lain," pungkasnya pula.