DPP Golkar Diminta Berhentikan Doli

Pengamat politik dan pembangunan, Azhari AM Sinik, meminta DPP Partai Golkar segera memberhentikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari jabatannya sebagai Plt Ketua Partai Golkar Sumut maupun Wakil Ketua Umum DPP. Pemberhentian ini, kata Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), ini agar kompetisi merebut posisi Ketua di Musda Golkar Sumut berjalan sehat, demokratis, konstitusional dan tidak ada keberfihakan. "Keberpikan kepada salah satu calon ketua, hal biasa di Musda Golkar Sumut. Saya juga bisa memahaminya. Tapi, keberfihakan Doli pada Yasir Ridho itu di luar kebiasaan. Doli telah membuat kacau kondisi Golkar di Sumut dan berdampak Musda pada Februari lalu dinggap tidak sah oleh DPP. Selain itu, pembentukan panitia Musda ulang, tidak diakui DPP. Akibatnya, jadwal Musda ulang Golkar Sumut makin tidak jelas," kata Azhari. Menurutnya, ada dua hal mendasar perlunya memberhentikan Doli, yakni penyalahgunaan wewenang dan pembangkangannya kepada DPP, khususnya Ketua Umun Airlangga Hartarto dan Keputusan Mahkamah Partai. Dua hal inilah yang membuat Musda X dianggap tidak sah dan rapat pembentukan panitia Musda ulang beberapa hari lalu ricuh karena sebagian pengurus menilai rapat itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar Dua alasan ini, lanjut Azhari, sudah kuat menjadi dasar pemberhentian Doli. Belum lagi potensi Doli tersangkut pada masalah hukum soal dugaan penggelapan dana bantuan Pemprov dan DPP sekitar 2 miliar lebih, soal Proyek Sirup di DPRD Sumut dan pembangunan jembatan Sei Silau Tanjungbalai yang melibatkan orang - orang dekat Doli. Selama dua tahun menjabat Plt. Ketua, Doli telah mengakumulasi masalah Airlangga Harus Tegas Azhari yang mengaku tidak berfihak pada kubu manapun di Musda Golkar Sumut, mengharapkan Ketum DPP Airlangga Hartarto (AH) segera mengevaluasi keberaaan Doli. "AH harus tegas, jangan lagi biarkan Doli mengelola Partai. Potensinya untuk membangkang AH cukup tinggi. Kalau dibiarkan, ini bisa merugikan Partai dan AH sendiri," ujarnya. Selain itu, Azhari juga mendesak AH agar tegas dan jelas-jelas memberi dukungan kepada Musa Rajekshah atau Yasir Ridho. Azhari justru mempertanyakan apa gunanya diskresi untuk Ijeck jika masih membiarkan Ridho bergerilya mengumpulkan dukungan kabupaten dan kota. "Setahu saya, dalam sejarah Golkar, diskresi adalah dukungan tersirat ketua umum kepada seseorang menjadi ketua. Kalau sudah ada diskresi, tidak ada lagi yang berani maju. Tapi, karena AH tidak tegas dan tidak jelas mendukung Ijeck, maka Yasir Ridho masih bergerak. Selama AH tidak tegas, Ridho tetap bergerak, melakukan pembangkangan terhadap diskresi Ketum," katanya. Kalau mendukung Ijeck, kata Azhari, AH harus menegaskan dan Ridho berhenti mencari dukungan. Kalau mendukung Ridho, AH juga harus tegas, jangan lagi mendorong-dorong Ijeck menjadi ketua. Kalau sekarang, AH memperlihatkan ambiguitas. Satu fihak mendorong Ijeck maju, di fihak lain membiarkan Ridho juga maju. Sebenarnya, yang teraniaya dalam hal ini adalah Ijeck. Doli dan Ridho mengunci rapat pintu komunikasi dengan Ketua DPD II. "Sangat berbahaya kalau diskresi itu tidak diamankan. Sekarang saja, Ijeck sudah sangat teraniaya, baik karena kondisi yang diciptakan DPP maupun karena permainan Doli dan Ridho di DPD II. Sebaiknya AH tegas dan istiqomah dengan diskresi yang dikeluarkan DPP," pungkasnya.[R]

Pengamat politik dan pembangunan, Azhari AM Sinik, meminta DPP Partai Golkar segera memberhentikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari jabatannya sebagai Plt Ketua Partai Golkar Sumut maupun Wakil Ketua Umum DPP. Pemberhentian ini, kata Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), ini agar kompetisi merebut posisi Ketua di Musda Golkar Sumut berjalan sehat, demokratis, konstitusional dan tidak ada keberfihakan. "Keberpikan kepada salah satu calon ketua, hal biasa di Musda Golkar Sumut. Saya juga bisa memahaminya. Tapi, keberfihakan Doli pada Yasir Ridho itu di luar kebiasaan. Doli telah membuat kacau kondisi Golkar di Sumut dan berdampak Musda pada Februari lalu dinggap tidak sah oleh DPP. Selain itu, pembentukan panitia Musda ulang, tidak diakui DPP. Akibatnya, jadwal Musda ulang Golkar Sumut makin tidak jelas," kata Azhari. Menurutnya, ada dua hal mendasar perlunya memberhentikan Doli, yakni penyalahgunaan wewenang dan pembangkangannya kepada DPP, khususnya Ketua Umun Airlangga Hartarto dan Keputusan Mahkamah Partai. Dua hal inilah yang membuat Musda X dianggap tidak sah dan rapat pembentukan panitia Musda ulang beberapa hari lalu ricuh karena sebagian pengurus menilai rapat itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar Dua alasan ini, lanjut Azhari, sudah kuat menjadi dasar pemberhentian Doli. Belum lagi potensi Doli tersangkut pada masalah hukum soal dugaan penggelapan dana bantuan Pemprov dan DPP sekitar 2 miliar lebih, soal Proyek Sirup di DPRD Sumut dan pembangunan jembatan Sei Silau Tanjungbalai yang melibatkan orang - orang dekat Doli. Selama dua tahun menjabat Plt. Ketua, Doli telah mengakumulasi masalah Airlangga Harus Tegas Azhari yang mengaku tidak berfihak pada kubu manapun di Musda Golkar Sumut, mengharapkan Ketum DPP Airlangga Hartarto (AH) segera mengevaluasi keberaaan Doli. "AH harus tegas, jangan lagi biarkan Doli mengelola Partai. Potensinya untuk membangkang AH cukup tinggi. Kalau dibiarkan, ini bisa merugikan Partai dan AH sendiri," ujarnya. Selain itu, Azhari juga mendesak AH agar tegas dan jelas-jelas memberi dukungan kepada Musa Rajekshah atau Yasir Ridho. Azhari justru mempertanyakan apa gunanya diskresi untuk Ijeck jika masih membiarkan Ridho bergerilya mengumpulkan dukungan kabupaten dan kota. "Setahu saya, dalam sejarah Golkar, diskresi adalah dukungan tersirat ketua umum kepada seseorang menjadi ketua. Kalau sudah ada diskresi, tidak ada lagi yang berani maju. Tapi, karena AH tidak tegas dan tidak jelas mendukung Ijeck, maka Yasir Ridho masih bergerak. Selama AH tidak tegas, Ridho tetap bergerak, melakukan pembangkangan terhadap diskresi Ketum," katanya. Kalau mendukung Ijeck, kata Azhari, AH harus menegaskan dan Ridho berhenti mencari dukungan. Kalau mendukung Ridho, AH juga harus tegas, jangan lagi mendorong-dorong Ijeck menjadi ketua. Kalau sekarang, AH memperlihatkan ambiguitas. Satu fihak mendorong Ijeck maju, di fihak lain membiarkan Ridho juga maju. Sebenarnya, yang teraniaya dalam hal ini adalah Ijeck. Doli dan Ridho mengunci rapat pintu komunikasi dengan Ketua DPD II. "Sangat berbahaya kalau diskresi itu tidak diamankan. Sekarang saja, Ijeck sudah sangat teraniaya, baik karena kondisi yang diciptakan DPP maupun karena permainan Doli dan Ridho di DPD II. Sebaiknya AH tegas dan istiqomah dengan diskresi yang dikeluarkan DPP," pungkasnya.