RMOLSumut Klaim Kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tanah Sumatera yang disebut Pemerintah sudah membaik, justru akan semakin memperburuk keadaan.
Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada menurunnya kesiapsiagaan baik dari aparat ataupun masyarakat.
Demikian yang disampaikan oleh Manajer Kampanye, Pangan, Air dan Ekosistem Esensial, Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Perdana.
Wahyu menjelaskan presiden dan pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi saat ini dengan segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan Citizen Lawsuit (CLS).
"Termasuk diantaranya putusan untuk membangun rumah sakit korban asap dan menggratiskan korban asap pada wilayah terdampak," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL , Jumat (20/9).
Wahyu menambahkan, dari sisi regulasi perubahan baku mutu udara yang juga menjadi mandat putusan MA tak segera dilaksanakan, juga akan berdampak pada pendefinisian kondisi bahaya.
"PP 41/1999 telah ketinggalan zaman, standarnya berada di bawah baku mutu udara WHO, " tegas Wahyu.
Di sisi lain meski sudah ada putusan MA, Pemerintah seharusnya berani membuka data, nama, dan informasi titik konsesi yang terbakar.
"Justru itu enggan dilaksanakan. Padahal proses ini menunjukkan penghormatan negara terhadap hukum," kata Wahyu.
"Kejelasan dan kepastian hukum harus dimulai dari negara, selanjutnya memastikan korporasi bertanggungjawab," pungkasnya.[top]
Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada menurunnya kesiapsiagaan baik dari aparat ataupun masyarakat.
Demikian yang disampaikan oleh Manajer Kampanye, Pangan, Air dan Ekosistem Esensial, Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Perdana.
Wahyu menjelaskan presiden dan pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi saat ini dengan segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan Citizen Lawsuit (CLS).
"Termasuk diantaranya putusan untuk membangun rumah sakit korban asap dan menggratiskan korban asap pada wilayah terdampak," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL , Jumat (20/9).
Wahyu menambahkan, dari sisi regulasi perubahan baku mutu udara yang juga menjadi mandat putusan MA tak segera dilaksanakan, juga akan berdampak pada pendefinisian kondisi bahaya.
"PP 41/1999 telah ketinggalan zaman, standarnya berada di bawah baku mutu udara WHO, " tegas Wahyu.
Di sisi lain meski sudah ada putusan MA, Pemerintah seharusnya berani membuka data, nama, dan informasi titik konsesi yang terbakar.
"Justru itu enggan dilaksanakan. Padahal proses ini menunjukkan penghormatan negara terhadap hukum," kata Wahyu.
"Kejelasan dan kepastian hukum harus dimulai dari negara, selanjutnya memastikan korporasi bertanggungjawab," pungkasnya.[top]
BERITA SEBELUMNYA
KPK Fokus Buru Aset Haram Imam Nahrawi
BERITA BERIKUTNYA
Mahasiswa Mulai Bergerak Karena Jokowi Ingkari Kehendak Rakyat
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
