Para Bupati Dari Dataran Tinggi Sumatera Utara Minta Gubernur Perbaiki Jalan Provinsi 

Kerusakan infrastruktur jalan menjadi topik utama yang banyak dikemukakan oleh para kepala daerah dari kawasan dataran tinggi Sumatera Utara pada Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumut 2023 Dataran Tinggi.

Pada kegiatan yang digelar di Niagara Hotel Parapat, Kabupaten Simalungun, tersebut, mayoritas meminta agar Gubernur Sumut melakukan perbaikan jalan berstatus jalan provinsi yang ada di daerah mereka.

Para bupati yang mengemukakan hal tersebut diantaranya Bupati Simalungun, Bupati Toba, Bupati Dairi, Bupati Pakpak Bharat, Bupati Tapanuli Utara dan lainnya.

"Untuk Dairi kita sudah memetakan bahwa ada sekitar 81,5 kilometer jalan kita yang rusak pak. Dari jumlah itu sekitar 26 kilometer kami mencatat jalan tersebut rusak berat. Kita mohon dukungan provinsi untuk bisa bertahap menyelesaikannya," ujar Bupati Dairi, Eddy K A Berutu.

Selain perbaikan jalan, permasalahan lainnya yang disampaikan para kepala daerah di wilayah dataran tinggi lainnya adalah masalah pendidikan. Di Kabupaten Dairi, ada rakyat yang harus menempuh pendidikan sejauh 20 kilometer untuk ke sekolah SMA Negeri. Begitu juga di Humbahas, pemerintah provinsi juga diminta menambah jumlah SMA/SMK.

"Di Humbahas juga ada jalan yang terputus sepanjang 10 kilometer. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Pakpak Bharat," ujarnya Wakil Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan.

Tak hanya masalah perbaikan infrastruktur jalan dan pembangunan sekolah yang menjadi target pembangunan wilayah dataran tinggi ke depan, dalam pra Musrenbang tersebut, Bupati Pakpak Bharat juga mengeluhkan kurangnya air minum di kabupaten tersebut. "Mereka selama ini masih minum dari air hujan," ujar Franc Bernhard Tumanggor.