OTT Jerat Kepala Daerah dan Pejabat, Bakhrul Khair Amal: Kemurnian Akhlak Pejabat Mengkhawatirkan

Dalam sebulan terakhir operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sejumlah kepala daerah dan para pejabat instansi pemerintahan terjerat. 

Pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr Bakhrul Khair Amal menilai hal ini semakin memperlihatkan jika para pejabat semakin tidak amanah dalam menjalankan tugas sesuai jabatannya baik jabatan politis maupun jabatan karir. Demikian disampaikannya menyikapi OTT sejumlah kepala daerah seperti Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin dan juga oknum-oknum hakim PN Surabaya.

"Kita prihatin dengan kondisi ini," kata Bakhrul kepada RMOLSumut, Jumat (21/1/2022).

Bakhrul mengatakan saat ini OTT yang dilakukan oleh KPK semakin menunjukkan jika para pejabat tidak lagi hanya terjebak dalam aksi korupsi. Namun pada beberapa hasil OTT juga memperlihatkan hal yang lebih komplit dimana juga mengindikasikan adanya kolusi dan nepotisme.

"Kita bisa lihat apa yang terjadi saat OTT di Langkat, Bupati dan abang kandungnya terjerat. Ini memperlihatkan ada unsur kolusi mengikuti korupsi itu," katanya.

Sosok yang pernah menjabat mantan anggota KPU Kota Medan ini tidak menafikan, mahalnya biaya politik bagi kepala daerah untuk memenangkan kontestasi pemilu menjadi salah satu pemicu korupsi. Namun pada sisi lain, hal ini juga menunjukkan jika kemurnian akhlak dari pejabat yang semakin mengkhawatirkan.

"Rata-rata mereka sebenarnya kaya. Indikasinya adalah berani mengeluarkan duit besar untuk menang pilkada. Tapi, dibalik itu saya berkesimpulan mereka tidak memiliki kemurnian akhlak, melainkan masih terus dikuasai ambisi dunia. Kita habis pikir, harus bagaimana lagi caranya agar akhlak yang murni mereka miliki. Sebab instrumen negara ini sudah bekerja mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan," pungkasnya.