Netralitas Masuk Program Kejagung, Komisi III: Berarti Selama Ini Tidak Netral?

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi mempertanyakan terkait netralitas personel Kejaksaan Agung RI di tahun politik sebagaimana tertuang dalam program prioritas Kejagung RI tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Johan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Kejagung RI, Jumat (9/6).

"Apakah selama ini Kejaksaan kurang netral sehingga perlu ada program prioritas, netralitas personel?" tanya Johan heran, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Menurutnya, tanpa masuk program prioritas, netralitas lembaga hukum, termasuk Kejagung RI seharusnya sudah otomatis diterapkan.

Dengan masuknya netralitas ke pelaksanaan tugas dan wewenang, Johan Budi pun curiga Kejagung selama ini tidak netral atau berpihak.

"Namanya kejaksaan itu harus netral tanpa harus dimasukkan dalam program ini. Apa periode sebelumnya (Kejagung) tidak netral?" kata Johan Budi.