Menko Airlangga: Pemerintah Akan Perkuat Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Di Masa Pandemi

Pemerintah akan melakukan penguatan kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Terutama, dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global.

Rencana itu mengemuka dalam pertemuan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, di Jakarta, kemarin.

“Concern kita adalah pada keberangkatan dan kepulangan pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,” ujar Menko Airlangga, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).

Airlangga juga menekankan, pentingnya roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Upskilling tersebut akan meningkatkan peluang mereka bekerja di luar negeri.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan PMI di beberapa negara. Dampaknya, jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 turun sebesar 59%. Sedangkan remitansi turun 17,5% dibanding tahun 2019.

Penempatan PMI sempat anjlok ketika Maret 2020, Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI diberlakukan. Tapi, setelah Kepmenaker itu dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru, jumlah penempatan PMI kembali mengalami kenaikan. Meski demikian, jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan itu, BP2MI juga menyampaikan data bahwa pada tahun 2020 sekitar 120.000 PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja.

“Dengan upskilling melalui program prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,” tutur Airlangga.

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna-PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna-PMI di seluruh Indonesia.

Dengan layanan pendampingan ini endorong Purna-PMI untuk mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling untuk membantu mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran usai pulang ke tanah air.

Sekedar informasi, pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya.