Mangapul Purba : Gubsu Kecolongan SKPD Kerjanya Semrawut

Buruknya kinerja OPD dalam melakukan eksekusi progam Gubernur membuat jalannya roda pembangunan dilingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Utara stagnan dan tidak mencapai sasaran Sumut Bermartabat. Hal tersebut diungkap oleh ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba dalam keterangannya kepada wartawan usai rapat Paripurna pembahasan LKPJ di DPRD Sumut, Rabu (17/6/2020). "Jika Gubsu mengatakan bahwa semua baik- baik saja maka sudah dipastikan bahwa Gubsu sudah mendengar laporan yang salah dan sesungguhnya Gubsu sudah kecolongan", ujar mangapul. Parameternya sudah jelas, seperti yang di sampaikan Fraksi dalam Paripurna DPRD Sunut dengan agenda pembahasan LKPJ, bahwa kinerja Pemerintahan Provinsi Sumut sangat buruk, dan pandangan tersebut merupakan pandangan Objektif yang dikemukakan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna. "Harus ada evaluasi mendasar dan total terhadap seluruh OPD dilingkungan Pemrovsu, kalau tidak, Sumut akan semakin terpuruk serta tak jelas arah dan tujuan", lanjut mangapul. Mangapul juga menyampaikan himbauan kepada Gubsu agar jangan terlalu cepat percaya dengan laporan bawahan tanpa di verifikasi kebenarannya. "Kalau cuma dengar laporan tanpa ada verifikasi, hancurlah negara" Tegasnya. Selain itu mangapul juga mengatakan bahwa dirinya juga menerima laporan dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan Di Pansus Covid-19, bahwa banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan dalam hal penanganan dan penanggulangan Covid-19. "Bahwa apa yang ditemukan pansus di lapangan itulah cerminan nyata kinerja yang terlaksana dilapangan dan jelas para OPD gagal memenuhi ekspetasi yang diharapkan Gubsu, dan hal ini bukanlah pandangan subjektif melainkan objektif mengingat Anggota Pansus merupakan gabungan personil fraksi-fraksi-fraksi yang ada di DPRD SU, untuk itu kita minta dengan sangat Gubsu segera laksanakan rekomendasi Paripurna, agar sumut Bermartabat dapat tercapai", pungkas Mangapul.[R]

Buruknya kinerja OPD dalam melakukan eksekusi progam Gubernur membuat jalannya roda pembangunan dilingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Utara stagnan dan tidak mencapai sasaran Sumut Bermartabat. Hal tersebut diungkap oleh ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba dalam keterangannya kepada wartawan usai rapat Paripurna pembahasan LKPJ di DPRD Sumut, Rabu (17/6/2020). "Jika Gubsu mengatakan bahwa semua baik- baik saja maka sudah dipastikan bahwa Gubsu sudah mendengar laporan yang salah dan sesungguhnya Gubsu sudah kecolongan", ujar mangapul. Parameternya sudah jelas, seperti yang di sampaikan Fraksi dalam Paripurna DPRD Sunut dengan agenda pembahasan LKPJ, bahwa kinerja Pemerintahan Provinsi Sumut sangat buruk, dan pandangan tersebut merupakan pandangan Objektif yang dikemukakan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna. "Harus ada evaluasi mendasar dan total terhadap seluruh OPD dilingkungan Pemrovsu, kalau tidak, Sumut akan semakin terpuruk serta tak jelas arah dan tujuan", lanjut mangapul. Mangapul juga menyampaikan himbauan kepada Gubsu agar jangan terlalu cepat percaya dengan laporan bawahan tanpa di verifikasi kebenarannya. "Kalau cuma dengar laporan tanpa ada verifikasi, hancurlah negara" Tegasnya. Selain itu mangapul juga mengatakan bahwa dirinya juga menerima laporan dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan Di Pansus Covid-19, bahwa banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan dalam hal penanganan dan penanggulangan Covid-19. "Bahwa apa yang ditemukan pansus di lapangan itulah cerminan nyata kinerja yang terlaksana dilapangan dan jelas para OPD gagal memenuhi ekspetasi yang diharapkan Gubsu, dan hal ini bukanlah pandangan subjektif melainkan objektif mengingat Anggota Pansus merupakan gabungan personil fraksi-fraksi-fraksi yang ada di DPRD SU, untuk itu kita minta dengan sangat Gubsu segera laksanakan rekomendasi Paripurna, agar sumut Bermartabat dapat tercapai", pungkas Mangapul.