Listyo Sigit dan Firli Bahuri Layak Diperhitungkan Di 2024

Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Firli Bahuri/repro
Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Firli Bahuri/repro

Berbagai nama sosok yang dinilai memiliki kapasitas memimpin terus bermunculan berkaitan dengan agenda politik 2024.


Tidak hanya dari kalangan politiai, nama para pimpinan institusi negara juga bermunculan.

Terbaru, dua nama tokoh di lingkungan Polri juga disebut sangat layak diperhitungkan pada agenda politik lima tahunan tersebut. Keduanya adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Mereka dinilai masih memiliki saluran politik yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral.

Peneliti senior dari Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata menilai bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo patut diperhitungkan karena memiliki peluang hingga masa pensiunnya di 2027.

"Dengan jabatan yang ia emban, bukan sesuatu yang mustahil ia bisa masuk laga. Kinerjanya akan mudah ia konversi menjadi elektoral,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (14/1).

Tidak cukup sampai di situ, Jenderal Sigit juga memiliki peluang lebih besar jika berhasil memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Jokowi.

“Apalagi dia memegang password yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya, yakni sebagai mantan ajudan Joko Widodo," sambung Dian Permata.

Sementara Firli Bahuri, sambungnya, masih bisa menjaga peluang untuk tampil di 2024 karena masa bakti baru akan berakhir tahun 2023.

“Asalkan performa dia sebagai KPK bisa dipertahankan, maka dia dapat meraup simpati publik," tegasnya

Salah satu cara dalam meningkatkan performa adalah dengan menggencarkan pemberantasan korupsi. Hanya saja, jika tangkapan itu berlebih, maka akan ada juga efek samping dari para partai.

"Mau tidak mau, ia akan head to head dengan partai politik. Terutama dari partai yang kadernya banyak tertangkap. Partai dipastikan tidak suka penangkapan kader-kader mereka,” jelas Dian.

“Firli dipastikan dilema. Di satu sisi mendapat simpati publik. Di sisi lain mendapatkan resistensi dari partai politik,” tutupnya.