LBH Medan: Pers Bukan Ancaman Keluarga Presiden, Tak Perlu Dihalangi Untuk Wawancara

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyayangkan pengusiran insan pers dari Kantor Wali Kota Medan oleh personil Satpol PP, Polisi dan Paspampres yang kini memicu polemik menyangkut kebebasan pers.

Direktur LBH Medan, Ismail Lubis mengatakan insiden yang diwarnai pelarangan wartawan untuk melakukan wawancara doorstop kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution oleh para personil keamanan tersebut merupakan hal yang harus dikoreksi. Apalagi saat pelarangan tersebut, oknum paspampres juga menyebut soal hukum mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang lain.

Dijelaskannya hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (3) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis uraian yang tersedia dan Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. 

Pasal 8 menegaskan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Oleh karena itu tidak boleh ada satu lembaga manapun yang menghalangi insan media dalam mencari/memperoleh informasi guna kepentingan pemberitaan. 

"Bahkan sebagai bentuk keseriusan Negara dalam perlindungan pers, di Undang-undang tersebut mengatur tentang pidana bagi penghalang halangan kemerdekaan pers (Vide Pasal 18)," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/4/2021).

Bahkan kata Ismail, jika melihat dari tugas pers, maka salah satu tugas sehari-harinya adalah mencari dan menyebarkan Keterangan/Informasi. oleh karena itu dalam menjalankan tugas mencari dan menyampaikan Keterangan/informasi/berita tersebut negara juga mengakuinya sebagai hak dasar sebagaimana dimuat pada ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil Politik.

"Sehingga dari beberapa aturan di atas, jelas Pers dalam menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang tidak boleh ada pembatasan kecuali apa yang diperkenankan oleh undang-undang dan perlu untuk menghormati nama baik orang lain, untuk melindungi keamana nasional dan ketertiban umum atau kesehatan masyarakat dan kesusilaan," ujarnya.

Kemudian soal Paspampres. Ismail tidak membantah jika keberadaan Paspampres di Kantor Wali Kota Medan adalah untuk pengamanan fisik terhadap Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo.

Namun, jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan R.I Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, maka paspampres merupakan pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat termasuk kepada keluarga presiden dalam hal ini menantu presiden.

Pengamanan yang dimaksud dalam peraturan menteri pertahanan ini adalah untuk menjaga dari ancaman dan gangguan yang mampu membahayakan keselamatan termasuk keluarga (menantu) presiden.  selain itu mengenai paspampres ini sudah diatur terlebih dahulu melalui PP Nomor 59 tahun 2013.

Maka jika melihat dari ketentuan diatas maka antara pers dan paspampres masing masing memiliki tugas dan wewenang. Pers tentu diatur berdasarkan undang-undang sedangkan paspampres secara spesifik hanya berdasarkan peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri pertahanan.

"Dalam kedudukan peraturan ini, peraturan menteri pertahanan tidak dapat dijadikan dasar penghalang-halangan pers dalam menjalankan tuganya terlebih dengan cara melarang, mengusir ataupun menghapus video sebagai hasil kerja-kerja jurnalistik," Ismail menjelaskan.

Kemudian keberadaan wartawan atau korban dalam peristiwa ini di gedung kantor walikota medan adalah untuk wawancara bukan mengganggu atau mengancam Wali Kota Medan. Dengan adanya tindakan pengamanan walikota medan sebagai yang telah dilakukan oknum satpol PP, Kepolisian dan Paspampres sebagaimana disebutkan diatas tentu dapat dikatakan berlebihan karena jangan sampai karena tindakan tersebut justru membuat pandangan buruk kepada wartawan sebagai ancaman dan gangguan.

"Kehadiran rekan rekan media digedung Wali Kota Medan untuk wawancara harus ditempatkan dalam jabatannya sebagai Wali Kota Medan oleh karena itu wawancara yang hendak dilakukan tentu guna kepentingan pemenuhan informasi masyarkat Kota Medan. oleh karena itu LBH Medan meminta kepada Wali Kota Medan dan jajarannya agar tetap bersikap profesional dan komunikatif dengan rekan rekan Pers supaya terbangun sinergi dalam memajukan kota medan. kedepan tidak perlu ada lagi penghalang-halangan ataupun pengusiran terhadap wartawan. pengakuan terhadap keberadaan pers juga bagian dari menjalankan nilai demokrasi dan tentu hal itu bagian dari pelaksanaan nilai nilai hak asasi manusia," demikian Ismail Lubis.