PKS Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pindah Ibukota

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Alasannya yakni karena kondisi ekonomi bangsa yang semakin sulit dan mengkhawatirkan di tengah pandemi covid-19 yang masih terjadi. Kondisi utang yang semakin mengkhawatirkan juga dinilai membuat rencana tersebut ditinjau kembali.

"Pemerintah tidak perlu memaksakan diri, sebaiknya fokus saja pada perbaikan layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi," kata politis PKS yang juga anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/4).

Doktor ilmu pemerintahan ini melanjutkan, Fraksi PKS dari awal wacana pemindahan IKN bergulir sudah melakukan penolakan karena tidak terlalu urgensi. Kalau pemerintah mengatakan pemindahan IKN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, harusnya dengan cara lain seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Pembangunan IKN baru disebut akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dan sekitar 20 persen dari biaya tersebut atau sekitar Rp 89 triliun direncanakan akan dibebankan pada APBN.

"Anggaran tersebut tentu akan membebani postur APBN, kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami defisit. Jadi kami mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN," tutup Bang Jun sapaan akrabnya.