KPU Medan Akan Cermati Potensi Penambahan Data Pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan memastikan mereka akan mencermati data pemilih yang berpotensi bertambah seiring mundurnya tanggal pelaksanan Pilkada 2020 akibat pandemi covid-19. Mundurnya jadwal pelaksanaan Pilkada dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 sesuai kesepakatan DPR, KPU RI dan Kemendagri berpotensi membuat pertambahan data pemilih. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang diingatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar dicermati oleh jajaran KPU se Indonesia. "Kita belum bisa prediksi jumlah yang bertambah, kita tunggu data yang diturunkan," kata Komisioner KPU Kota Medan, Rinaldi Khair, Jumat (19/6). Rinaldi setelah menerima salinan DP4 terbaru, mereka akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang akan dilakukan pada 15 Juli – 13 Agustus 2020. Hasil dari coklit inilah yang akan menjadi penentu kebijakan mereka terkait pengadaan logistik untuk memfasilitasi seluruh pemilih dalam menggunakan hak suaranya. "Semoga saja penambahan yang ada dapat terfasilitasi dengan adanya cadangan kebutuhan TPS di luar yang sudah dipetakan/dicermati," pungkasnya.[R]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan memastikan mereka akan mencermati data pemilih yang berpotensi bertambah seiring mundurnya tanggal pelaksanan Pilkada 2020 akibat pandemi covid-19. Mundurnya jadwal pelaksanaan Pilkada dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 sesuai kesepakatan DPR, KPU RI dan Kemendagri berpotensi membuat pertambahan data pemilih. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang diingatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar dicermati oleh jajaran KPU se Indonesia. "Kita belum bisa prediksi jumlah yang bertambah, kita tunggu data yang diturunkan," kata Komisioner KPU Kota Medan, Rinaldi Khair, Jumat (19/6). Rinaldi setelah menerima salinan DP4 terbaru, mereka akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang akan dilakukan pada 15 Juli – 13 Agustus 2020. Hasil dari coklit inilah yang akan menjadi penentu kebijakan mereka terkait pengadaan logistik untuk memfasilitasi seluruh pemilih dalam menggunakan hak suaranya. "Semoga saja penambahan yang ada dapat terfasilitasi dengan adanya cadangan kebutuhan TPS di luar yang sudah dipetakan/dicermati," pungkasnya.