KPK Perpanjang Penahanan 9 Tersangka Korupsi Tukin Kementerian ESDM

LAPORAN : NETWORK

Senin, 14 Agustus 2023 | 12:21

KPK Perpanjang Penahanan 9 Tersangka Korupsi Tukin Kementerian ESDM Konferensi pers penetapan dan penahanan 9 tersangka korupsi Tukin di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM/RMOL

Penahanan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) pegawai di Kementerian ESDM diperpanjang hingga sebulan ke depan.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menyebut berdasarkan penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masing-masing tersangka kembali ditahan selama 30 hari ke depan.

"Terhitung 14 Agustus 2023 sampai dengan 12 September 2023, perpanjangan penahanan tersangka dilakukan di Rutan KPK," ujar Ali, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang (14/8/2023).

Ali memastikan, saat ini KPK masih melakukan pemanggilan saksi-saksi dalam rangka memenuhi kecukupan alat bukti untuk berkas perkara para tersangka.

KPK secara resmi mengumumkan identitas 10 orang tersangka dalam perkara ini pada Kamis (15/6). Mereka adalah Priyo Andi Gularso (PAG) selaku Subbagian Perbendaharaan/PPSPM, Novian Hari Subagio (NHS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lernhard Febrian Sirait (LFS) selaku Staf PPK.

Selanjutnya, Christa Handayani Pangaribowo (CHP) selaku Bendahara Pengeluaran, Rokhmat Annashikhah (RA) selaku PPABP, Abdullah (A) selaku Bendahara Pengeluaran, Beni Arianto (BA) selaku Operator SPM, Hendi (H) selaku Penguji Tagihan, Haryat Prasetyo (HP) selaku PPK, dan Maria Febri Valentine (MFV) selaku Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntan.

Dari 10 tersangka, 9 di antaranya ditahan. Sedangkan satu tersangka, yakni Abdullah belum dilakukan penahanan karena sedang sakit.

Dalam perkaranya, Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa Tukin dengan total sebesar Rp221.924.938.176 (Rp221,9 miliar) selama 2020-2022.

Selama periode tersebut, 10 tersangka yang bekerja di lingkup Bagian Keuangan Ditjen Minerba diduga memanipulasi dan menerima pembayaran Tukin yang tidak sesuai ketentuan, yakni proses pengajuan anggarannya tidak disertai data dan dokumen pendukung.

Manipulasi tersebut di antaranya pengondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif. Di mana, tersangka Priyo meminta kepada tersangka Lernhard agar "dana diolah untuk kita-kita dan aman", "menyisipkan" nominal tertentu kepada 10 orang secara acak, dan pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan.

Sehingga dari jumlah Tukin yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp1.399.928.153 (Rp1,3 miliar), namun dibayarkan sebesar Rp29.003.205.373 (Rp29 miliar), atau terjadi selisih sebesar Rp27.603.277.720 (Rp27,6 miliar).