Komnas HAM Cepat Tanggap Soal TWK, Tapi Lambat Soal Penembakan Wartawan Di Simalungun

Sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang cenderung lebih cepat menyikapi persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK dibanding menyikapi penembakan wartawan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara memunculkan pertanyaan.

Padahal menurut Komunikolog Politik Tamil Selvan, banyak pihak yang mendorong agar Komnas HAM turun tangan, juga ada beberapa yang meminta Komnas HAM membentuk tim pencari fakta dalam kasus penembakan itu.

"Namun hingga hari ini saya tidak melihat ada tanggapan atau respon dari Komnas HAM untuk kasus tersebut," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/6).

Hal ini, kata Tamil, sangat berbanding terbalik dengan respon KPK yang sangat cepat dengan isu tidak lolosnya 75 pegawai KPK terhadap TWK. Tamil sangat menyayangkan Komnas HAM sangat sigap dalam isu tersebut hingga melayangkan surat panggilan terhadap pimpinan KPK.

"Yang menurut saya tidak pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Komnas HAM," sesal Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) itu.

Untuk itu, Tamil menyarankan agar Komnas HAM berbenah diri lantaran dianggap politis karena lambat merespon kasus yang menghilangkan nyawa namun cepat pada kasus yang sebetulnya masih dalam perdebatan.

Mara Salem Harahap, pemimpin redaksi (Pemred) media online LasserNewsToday itu ditemukan tewas di dalam mobil yang dikendarainya, tak jauh dari kediamannya di Karang Anyer Kabupaten Simalungun dengan luka tembak di kaki hingga nyaris menembus kemaluan. Mara ditembak orang tak dikenal saat akan kembali ke rumah usai melakukan kegiatan jurnalistik pada Jumat malam (18/6).

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh menghimbau agar seluruh komunitas pers di Sumatera Utara memberi perhatian dan mengawal kasus tewasnya Mara Salem Harahap dengan secara proporsional membantu aparat kepolisian dalam mencari bukti-bukti dan mengungkap fakta terhadap peristiwa ini.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan batin dan LasserNewsToday dapat melanjutkan kiprah sebagai pers yang profesional dan menegakkan Kode Etik Jurnalistik,” ujar M.Nuh.

Disisi lain, Dewan Pers menghimbau kepada semua pihak yang merasa dirugikan pers untuk menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers seperti telah diatur dalam UU 40/1999 Tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers.

“Hal yang tidak kalah penting, Dewan Pers menghimbau agar segenap unsur pers nasional untuk senantiasa mengedepankan keselamatan diri dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas profesional sebagai wartawan,” demikian M.Nuh.